Books by Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia)
Enam windu Lemhannas RI meraju
Enam windu Lemhannas RI merajut Nusantara
Kinerja Kementerian Dalam Nege
Kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung kebijakan politik nasional
Laporan program pilihan optima
Laporan program pilihan optimalisasi peran Markas Besar TNI dalam mendukung kebijakan politik nasional tanggal 18 September 2012
Laporan program pilihan tentan
Laporan program pilihan tentang peran Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung kebijakan politik nasional tanggal 19 September 2012
Peran Kementerian Sosial RI da
Peran Kementerian Sosial RI dalam pendidikan politik masyarakat
Profil dan direktori Lemhannas
Profil dan direktori Lemhannas RI tahun 2011
[Kertas kerja mengenai aktuali
[Kertas kerja mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai hubunga
[Kertas kerja mengenai hubungan luar negeri Indonesia]
[Kertas kerja mengenai impleme
[Kertas kerja mengenai implementasi wawasan Nusantara di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai kepemim
[Kertas kerja mengenai kepemimpinan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai kepemim
[Kertas kerja mengenai kepemimpinan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai ketahan
[Kertas kerja mengenai ketahanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia]
[Kertas kerja mengenai ketahan
[Kertas kerja mengenai ketahanan wilayah perbatasan Indonesia]
[Kertas kerja mengenai kewaspa
[Kertas kerja mengenai kewaspadaan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai kewaspa
[Kertas kerja mengenai kewaspadaan nasional untuk mendukung ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai kondisi
[Kertas kerja mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai manajem
[Kertas kerja mengenai manajemen nasional berkaitan dengan katahanan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah kepemimpinan nasional berkaitan dengan ketahanan dan keamanan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah manajemen kelautan berkaitan dengan keamanan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah manajemen pemerintahan di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah manajemen penyelenggaraan negara dan aparatur di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah peningkatan kualitas pendidikan dan optimalisasi teknologi informasi di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah peningkatan peran penegak hukum berkaitan dengan keamanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah sosial ekonomi yang terkait dengan ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai masalah
[Kertas kerja mengenai masalah wilayah perbatasan berkaitan dengan konsepsi ketahanan dan keamanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai nilai-n
[Kertas kerja mengenai nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan kondisi keamanan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja mengenai nilai-n
[Kertas kerja mengenai nilai-nilai Pancasila]
[Kertas kerja mengenai pemanfa
[Kertas kerja mengenai pemanfaatan iptek untuk mendukung ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai pembang
[Kertas kerja mengenai pembangunan industri dalam rangka ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai penegak
[Kertas kerja mengenai penegakan hukum berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai politik
[Kertas kerja mengenai politik dan pemerintahan terkait dengan ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai sumber
[Kertas kerja mengenai sumber daya alam dan pertanian bagi ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja mengenai sumber
[Kertas kerja mengenai sumber daya manusia berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja peserta PPRA Lem
[Kertas kerja peserta PPRA Lemhannas]
Pemajuan iptek di Propinsi Pap
Pemajuan iptek di Propinsi Papua guna mendukung kelancaran pembangunan daerah dalam rangka pemantapan ketahanan nasional
Peningkatan kualitas SDM di Pr
Peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional
[Kertas kerja masalah keutuhan
[Kertas kerja masalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia]
[Kertas kerja masalah pertahan
[Kertas kerja masalah pertahanan negara Indonesia]
[Kertas kerja masalah sumber d
[Kertas kerja masalah sumber daya manusia Indonesia]
[Kertas kerja masalah sumber k
[Kertas kerja masalah sumber kekayaan alam di Indonesia]
[Kertas kerja masalah wawasan
[Kertas kerja masalah wawasan Nusantara]
Matriks indikator pengukuran k
Matriks indikator pengukuran ketahanan nasional
Membangun indeks pencegahan da
Membangun indeks pencegahan dan penindakan korupsi Indonesia guna mewujudkan good governance dalam rangka pembangunan nasional
Meningkatkan peran pemerintah
Meningkatkan peran pemerintah hasil Pilpres 2009 untuk pemberdayaan sektor riil yang berbasis sumber daya nasional dan daya saing bangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Pembangunan nasional di Propin
Pembangunan nasional di Propinsi Lampung untuk meningkatkan ketahanan politik dalam rangka keutuhan NKRI
Pembangunan nasional di Provin
Pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan ketahanan politik dalam rangka keutuhan NKRI
[Kertas kerja implementasi Pan
[Kertas kerja implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara di Indonesia]
[Kertas kerja masalah di wilay
[Kertas kerja masalah di wilayah perbatasan Indonesia]
[Kertas kerja masalah geografi
[Kertas kerja masalah geografi Indonesia]
[Kertas kerja masalah hubungan
[Kertas kerja masalah hubungan luar negeri Indonesia]
[Kertas kerja masalah kepemimp
[Kertas kerja masalah kepemimpinan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja masalah kesejaht
[Kertas kerja masalah kesejahteraan rakyat di Indonesia]
[Kertas kerja masalah ketahana
[Kertas kerja masalah ketahanan dan pertahanan nasional Indonesia]
[Kertas kerja masalah ketahana
[Kertas kerja masalah ketahanan nasional dan pembangunan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja masalah kewaspad
[Kertas kerja masalah kewaspadaan nasional di Indonesia]
[Kertas kerja masalah partisip
[Kertas kerja masalah partisipasi masyarakat untuk mendukung ketahanan nasional]
[Kertas kerja masalah pelaksan
[Kertas kerja masalah pelaksanaan good governance di Indonesia]
[Kertas kerja masalah pemanfaa
[Kertas kerja masalah pemanfaatan sumberdaya alam laut Indonesia]
[Kertas kerja masalah penegaka
[Kertas kerja masalah penegakan hukum di Indonesia]
[Kertas kerja masalah pengelol
[Kertas kerja masalah pengelolaan hutan di Indonesia]
[Kertas kerja masalah peran se
[Kertas kerja masalah peran serta masyarakat dalam pembangunan]
[Kertas kerja masalah sistem m
[Kertas kerja masalah sistem manajemen nasional di Indonesia]
[Kertas kerja masalah sosial b
[Kertas kerja masalah sosial budaya di Indonesia]
Hak asasi manusia di Indonesia
Hak asasi manusia di Indonesia
Implementasi konsepsi ketahana
Implementasi konsepsi ketahanan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Ketahanan nasional Indonesia
Ketahanan nasional Indonesia
Pembangunan ekonomi dalam stab
Pembangunan ekonomi dalam stabilitas nasional
Peningkatan peran Departemen H
Peningkatan peran Departemen Hukum dan HAM guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dalam rangka pembangunan
Rencana garis besar tentang pe
Rencana garis besar tentang pedoman penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional
Telaahan strategis studi strat
Telaahan strategis studi strategis dalam negeri
Keputusan Gubernur Lembaga Ket
Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional nomor 36 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional
Meningkatkan kerjasama secara
Meningkatkan kerjasama secara sinergik antara pemerintah pusat Republik Indonesia dengan pemerintah daerah otonomi dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional
Hasil widya wisata dalam neger
Hasil widya wisata dalam negeri Kursus Reguler, Angkatan XXXIII Lemhannas tanggal 20 Agustus s.d. 25 Agustus 2000
Himpunan hasil seminar Kursus
Himpunan hasil seminar Kursus Reguler Angkatan (KRA) Lemhannas
Himpunan hasil seminar Kursus
Himpunan hasil seminar Kursus Singkat Angkatan (KSA) Lemhannas
Laporan hasil widya wisata dal
Laporan hasil widya wisata dalam negeri peserta kursus singkat angkatan VIII Lemhannas di Propinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Juni s.d. 24 Juni 2000
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata dalam negeri peserta KSA-VIII Lemhannas di Propinsi Jambi tanggal 18 Juni s.d. 24 Juni 2000
Laporan pembangunan nasional d
Laporan pembangunan nasional di Propinsi Lampung dalam rangka menuju Indonesia baru
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta kursus singkat angkatan VIII Lemhannas di Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Juni s.d. 24 Juni 2000
Laporan widyawisata dalam nege
Laporan widyawisata dalam negeri peserta Kursus Reguler, Angkatan XXXIII Lemhannas di Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Agustus s.d. 25 Agustus 2000
Laporan widyawisata dalam nege
Laporan widyawisata dalam negeri peserta Kursus Reguler, Angkatan XXXIII Lemhannas di Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Agustus s.d. 25 Agustus 2000
Laporan widyawisata dalam nege
Laporan widyawisata dalam negeri peserta Kursus Reguler, Angkatan XXXIII Lemhannas di Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Agustus s.d. 25 Agustus 2000
Keanekaragaman hayati kelautan
Keanekaragaman hayati kelautan dan daerah pantai di Indonesia membantu kehidupan nelayan dan masyarakat daerah pantai
Konsepsi dan tolok ukur ketaha
Konsepsi dan tolok ukur ketahanan regional dalam mengantisipasi akselerasi dinamika paradigma global
Konsepsi pembinaan penduduk In
Konsepsi pembinaan penduduk Indonesia sebagai modal dasar pembangunan nasional
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXXII Lemhannas di Propinsi Dati I Bengkulu tanggal 11-16 Juli 1999
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXXII Lemhannas Propinsi Dati I Kalimantan Barat tanggal 11 Juli s.d. 17 Juli 1999
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXXII Lemhannas Propinsi Dati I Sumatera Barat tanggal 11 s.d. 17 Juli 1999
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXXII Lemhannas Propinsi Dati I Sumut, tanggal 11 Juli s/d 17 Juli 1999
Mengatasi tantangan masyarakat
Mengatasi tantangan masyarakat mejemuk [i.e. majemuk] dalam menunjang sistem demokrasi berdasarkan asas persatuan dan kesatuan
Mengoptimalkan pemanfaatan pos
Mengoptimalkan pemanfaatan posisi silang Indonesia dalam pengembangan kehidupan ekonomi nasional
Mewujudkan kepemerintahan yang
Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menghindarkan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Pemanfaatan lahan gambut sebag
Pemanfaatan lahan gambut sebagai salah satu usaha dalam mempertahankan swasembada pangan
Pembinaan kesatuan dan persatu
Pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pendidikan pendahuluan bela negara
Reformasi BUMN mengatasi krisi
Reformasi BUMN mengatasi krisis ekonomi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional
Reformasi kinerja aparatur Dep
Reformasi kinerja aparatur Dephankam dalam rangka menyukseskan otonomi daerah
Aktualisasi wawasan Nusantara
Aktualisasi wawasan Nusantara sebagai doktrin dasar pada era globalisasi
Kebijakan industri dan perdaga
Kebijakan industri dan perdagangan dalam era reformasi
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXX Lemhannas di Propinsi Bali tanggal 20 Juli s/d 27 Juli 1997
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXX Lemhannas di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 20-26 Juli 1997
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXX Lemhannas di Propinsi Timor Timur tanggal 20 Juli s.d. 26 Juli 1997
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata luar negeri peserta KRA XXX Lemhannas rombongan Cheko tanggal 12 s.d. 23 September 1997
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata luar negeri peserta KRA XXX Lemhannas rombongan Russia tanggal 13 s.d. 23 September 1997
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXX Lemhannas Propinsi Dati I Maluku, tanggal 20 Juli s.d. 26 Juli 1997
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXX Lemhannas Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Juli s/d 27 Juli 1997
Laporan widyawisata dalam nege
Laporan widyawisata dalam negeri peserta KRA XXX Lemhannas Propinsi Dati I Irian Jaya, tgl 20 s/d 26 Juli 1997
Pokok-pokok pemikiran tentang
Pokok-pokok pemikiran tentang konsepsi PPBN tahap awal
Wawasan Nusantara adalah wawas
Wawasan Nusantara adalah wawasan kebangsaan bangsa Indonesia
Laporan hasil peninjauan obyek
Laporan hasil peninjauan obyek penting ke PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok, tanggal 6 Juni 1996
Laporan pelaksanaan kunjungan
Laporan pelaksanaan kunjungan widya wisata luar negeri Benelux, tanggal 15-22 September 1996
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata dalam negeri peserta KRA XXIX Lemhannas di Propinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Juli s.d. 27 Juli 1996
Laporan peninjauan obyek penti
Laporan peninjauan obyek penting PLTU Suralaya tanggal 6 Juni 1996
Laporan widya wisata luar nege
Laporan widya wisata luar negeri peserta KRA XXIX Lemhannas ke Filipina tanggal 15 s.d. 26 September 1996
Strategi peningkatan moral dan
Strategi peningkatan moral dan etika kebangsaan dalam menanggulangi kesenjangan spasial, struktural dan sektoral sebagai implementasi Wawasan Nusantara pada PJP-II
30 tahun pengabdian Lemhannas
30 tahun pengabdian Lemhannas
Buku kenangan KRA XXVIII Lemha
Buku kenangan KRA XXVIII Lemhannas
Dampak diratifikasinya hukum l
Dampak diratifikasinya hukum laut international oleh Republik Indonesia terhadap kewaspadaan nasional
Dinamika hubungan APEC-ASEAN
Dinamika hubungan APEC-ASEAN
Dinamika hubungan Jepang-Ameri
Dinamika hubungan Jepang-Amerika Serikat dan dampaknya terhadap Indonesia
Implementasi Wawasan Nusantara
Implementasi Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan dalam rangka mengatasi kesenjangan spatial
Interaksi pelaku ekonomi dalam
Interaksi pelaku ekonomi dalam masyarakat Pancasila, internal maupun eksternal
Kebijaksanaan nasional terpadu
Kebijaksanaan nasional terpadu untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi
Kegiatan penelitian tentang pe
Kegiatan penelitian tentang penerapan pasal 11 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Kemandirian dalam energi
Kemandirian dalam energi
Kepemimpinan Australia dan New
Kepemimpinan Australia dan New Zealand di kawasan Pasifik Selatan dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia
Ketahanan nasional
Ketahanan nasional
Kondisi obyektif penduduk usia
Kondisi obyektif penduduk usia muda menghadapi tantangan 2020
Konsepsi perekonomian nasional
Konsepsi perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang makin merata
Konsistensi penerapan kebijaks
Konsistensi penerapan kebijaksanaan nasional terpadu untuk mewujudkan tertib hukum
Laporan pelaksanaan widya wisa
Laporan pelaksanaan widya wisata dalam negeri KSA V Lemhannas tahun 1995 ke Propinsi Dati I Riau, tanggal 30 April s.d. 5 Mei 1995
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 30 April s/d 5 Mei 1995
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta KSA-V/Lemhannas kelompok Sumatera Utara, 1-5 Mei 1995
Memanfaatkan keunggulan trigat
Memanfaatkan keunggulan trigatra dalam mengembangkan sumber daya alam untuk industri (resource based industries)
Memantapkan ketahanan nasional
Memantapkan ketahanan nasional dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam kurun waktu 10 tahun mendatang
Mengatasi kesenjangan sosial d
Mengatasi kesenjangan sosial dengan pendekatan ketahanan nasional dalam era globalisasi
Menjamin eksistensi bangsa dan
Menjamin eksistensi bangsa dan NKRI dalam era globalisasi menghadapi 2020
Menjamin identitas dan integri
Menjamin identitas dan integritas nasional dalam era globalisasi menghadapi 2020
Mewujudkan disiplin nasional d
Mewujudkan disiplin nasional dengan pendekatan ketahanan nasional untuk mendukung daya saing Indonesia dalam era globalisasi
Motivasi (ekonomi) masyarakat
Motivasi (ekonomi) masyarakat dalam menghadapi era globalisasi
Pemanfaatan sumber daya biotek
Pemanfaatan sumber daya bioteknologi yang menghasilkan produk pertanian untuk pasar global dengan nilai tambah tinggi
Pembangunan kekuatan ABRI dala
Pembangunan kekuatan ABRI dalam rangka mendukung politik nasional
Pembinaan ketahanan daerah (pr
Pembinaan ketahanan daerah (propinsi) dalam rangka ketahanan nasional
Pendalaman tentang tenaga kerj
Pendalaman tentang tenaga kerja wanita dan tantangannya dalam 2020
Pengamalan Pancasila dalam ran
Pengamalan Pancasila dalam rangaka meningkatkan martabat, hak dan kewajiban asasi warga negara
Pengaruh liberalisasi ekonomi
Pengaruh liberalisasi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia
Pengembangan sumber daya perik
Pengembangan sumber daya perikanan untuk meningkatkan kualitas bangsa
Pengembangan tenaga nuklir unt
Pengembangan tenaga nuklir untuk kesejahteraan rakyat yang berwawasan lingkungan
Peningkatan kesadaran bela neg
Peningkatan kesadaran bela negara dan etika politik sebagai pengamalan budaya politik Pancasila
Penyelenggaraan sistem pertaha
Penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam upaya mencapai tujuan nasional
Penyelenggaran Sishankamrata d
Penyelenggaran Sishankamrata dalam upaya mencapai tujuan nasional
Peran Perserikatan Bangsa-Bang
Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian masalah Bosnia-Herzegovina
Peranan keluarga dalam mewujud
Peranan keluarga dalam mewujudkan kualitas manusia
Perilaku ekonomi Indonesia men
Perilaku ekonomi Indonesia menghadapi tahun 2020
Perkembangan ideologi Pancasil
Perkembangan ideologi Pancasila pada era pasca perang dingin
Perkembangan Sishankamrata dew
Perkembangan Sishankamrata dewasa ini
Perkembangan sistem politik na
Perkembangan sistem politik nasional dalam menghadapi globalisasi
Politik luar negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia yang makin mampu menunjang pembangunan manusia Indonesia dalam bidang sosial budaya
Prospek kepemimpinan Columbia
Prospek kepemimpinan Columbia dalam Gerakan Non Blok
Sasaran utama kesatuan nasiona
Sasaran utama kesatuan nasional merupakan salah satu pilihan penting negara yang berkembang
Sistem dan mekanisme pengambil
Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan politik (public policy) berdasarkan demokrasi Pancasila dalam era globalisasi
Strategi kepemimpinan Orsospol
Strategi kepemimpinan Orsospol untuk meningkatkan peran dan kemandirian Orsospol dalam rangka kepemimpinan nasional Indnesia pada kurun waktu 10 tahun mendatang
Strategi memperluas atau mempe
Strategi memperluas atau mempersempit partisipasi politik
Sumber daya yang berpeluang un
Sumber daya yang berpeluang untuk dikembangkan guna mendukung perekonomian nasional menghadapi tahun 2020
Upaya mengatasi kemiskinan dan
Upaya mengatasi kemiskinan dan daerah kumuh di kota-kota besar Indonesia dengan pendekatan Tannas
Upaya penjabaran U.U. no. 20 t
Upaya penjabaran U.U. no. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
[Kumpulan ceramah menteri-ment
[Kumpulan ceramah menteri-menteri Indonesia]
Aktualisasi nilai-nilai agama
Aktualisasi nilai-nilai agama dalam memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara
Aktualisasi sistem pendidikan
Aktualisasi sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan kemandirian bangsa
Aspek kesejahteraan dan keaman
Aspek kesejahteraan dan keamanan dalam ketahanan nasional
Asta gatra dalam ketahanan nas
Asta gatra dalam ketahanan nasional
Astagatra dalam ketahanan nasional
Dampak globalisasi terhadap id
Dampak globalisasi terhadap ideologi Pancasila dan eksistensi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia
Fenomena kehidupan bangsa Indo
Fenomena kehidupan bangsa Indonesia yang berupa "tatalaku" merupakan hasil interaksi antara "wadah" dan "isi"
Fungsi perbatasan negara dalam
Fungsi perbatasan negara dalam era globalisasi
Geoekonomi
Geoekonomi
Geopolitik negara kesatuan Rep
Geopolitik negara kesatuan Republik Indonesia menjelang abad XXI
Geopolitik negara multi etnik
Geopolitik negara multi etnik
Gerakan komunis internasional
Gerakan komunis internasional & komunis di Indonesia
Hubungan fungsional antara pem
Hubungan fungsional antara pemerintah, komando ABRI, dan kepemimpinan masyarakat pada setiap tingkat, baik pada masa damai maupun pada masa darurat
Implementasi doktrin Hankamneg
Implementasi doktrin Hankamneg, Cadek 1988, Hankamrata, dan permasalahannya dalam PJP II
Implementasi pengambilan keput
Implementasi pengambilan keputusan kepemimpinan nasional berdasarkan ketahanan nasional
Implementasi Wawasan Nusantara
Implementasi Wawasan Nusantara dalam dinamika perkembangan Asia-Pasifik
Interaksi penduduk dengan ling
Interaksi penduduk dengan lingkungan hidup yang menyangkut kawasan hutan
Kajian kondisi ketahanan nasio
Kajian kondisi ketahanan nasional di Propinsi Dati I Kalimantan Selatan
Kepentingan Indonesia di kawas
Kepentingan Indonesia di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Afrika pada 5 tahun mendatang
Kepentingan membangun suatu in
Kepentingan membangun suatu institusi baru
Kesejahteraan pegawai negeri m
Kesejahteraan pegawai negeri merupakan prasyarat bagi peningkatan pendayagunaan aparatur negara
Konsep pembakuan pengertian pe
Konsep pembakuan pengertian peristilahan yang berkaitan dengan pengelolaan Hankamneg
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri Propinsi Sumatera Selatan
Laporan widyawisata luar neger
Laporan widyawisata luar negeri Thailand-Vietnam, 17 September-30 September 1994
Manajemen konflik dalam kepemi
Manajemen konflik dalam kepemimpinan nasional pada PJP II
Norma-norma kepemimpinan nasio
Norma-norma kepemimpinan nasional berdasarkan budaya leluhur bangsa dalam PJP II
Pemanfaatan forum APEC dalam r
Pemanfaatan forum APEC dalam rangka pembangunan ekonomi nasional
Pemantapan kepribadian dan pen
Pemantapan kepribadian dan peningkatan profesionalisme manusia Indonesia dalam era globalisasi
Pemantapan sistem politik demo
Pemantapan sistem politik demokrasi Pancasila dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional
Pembangunan ekonomi yang beras
Pembangunan ekonomi yang berasaskan kesejahteraan dan keamanan
Pembinaan peranan media massa
Pembinaan peranan media massa dalam mendukung pemasyarakatan kewaspadaan nasional
Penegakan etika hukum dan pemb
Penegakan etika hukum dan pembinaan aparaturnya
Pengaruh dan peranan nilai-nil
Pengaruh dan peranan nilai-nilai sosial budaya yang mendukung suksesnya PJP II
Pengaruh perkembangan wilayah
Pengaruh perkembangan wilayah Pasifik Barat Daya dan Oceania terhadap kepentingan nasional Indonesia
Pengaruh perubahan-perubahan nilai sosial budaya akibat era globalisasi dalam memasuki pembangunan jangka panjang II
Peningkatan kemampuan diplomas
Peningkatan kemampuan diplomasi Republik Indonesia dalam era globalisasi guna menjamin kepentingan nasional
Peran dan fungsi media massa d
Peran dan fungsi media massa dalam menumbuhkan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat
Perkembangan kawasan Eropa dan
Perkembangan kawasan Eropa dan bekas Uni Soviet serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional R.I.
Perluasan dan peningkatan pend
Perluasan dan peningkatan pendidikan politik rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri
Permasalahan aktual strategis
Permasalahan aktual strategis dalam pelaksanaan UU no. 20/1982
Perspektif PJP-II melalui pend
Perspektif PJP-II melalui pendekatan integralistik yang berasaskan kekeluargaan ditinjau dari fungsi dan peran antar pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
Pokok-pokok pikiran aktualisas
Pokok-pokok pikiran aktualisasi peran Sospol ABRI 10 tahun mendatang
Pokok-pokok pikiran mengatasi
Pokok-pokok pikiran mengatasi tantangan psikologis bagi setiap penyelenggara pembangunan
Pokok-pokok pikiran tentang pe
Pokok-pokok pikiran tentang pembinaan disiplin nasional sebagai salah satu wujud operasionalisasi kewaspadaan nasional
Pokok-pokok pikiran untuk meni
Pokok-pokok pikiran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera kaitannya dengan Hankamrata
Rumusan indikator kualitas pen
Rumusan indikator kualitas penduduk sebagai alat pemantauan perkembangan kependudukan
Sampai sejauh mana kesiapan BU
Sampai sejauh mana kesiapan BUMN dalam mengantisipasi implementasi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh GATT/WTO
Telaahan strategis nasional bi
Telaahan strategis nasional bidang kependudukan tahun 1998-2023
Tinjauan perkembangan kawasan
Tinjauan perkembangan kawasan Asia & Afrika dan pengaruhnya bagi kepentingan Indonesia
Upaya mewaspadai faham liberal
Upaya mewaspadai faham liberalisme dan kapitalisme dan pengaruhnya terhadap pembinaan stabilitas nasional
Upaya pembangunan kelautan dal
Upaya pembangunan kelautan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional
Upaya untuk menanamkan kesadar
Upaya untuk menanamkan kesadaran sikap dan perilaku teritorial melalui jenjang pendidikan nasional
Wawasan kebangsaan sebagai das
Wawasan kebangsaan sebagai dasar bagi terwujudnya wawasan nasional Indonesia
Wawasan Nusantara adalah panca
Wawasan Nusantara adalah pancaran falsafah dan ideologi Pancasila serta berdasarkan UUD 1945
Wawasan Nusantara adalah panda
Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia
Wawasan Nusantara berkedudukan
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai doktrin dasar nasional dan berfungsi sebagai pemberi motivasi dan dorongan serta rambu-rambu dalam mencapai tujuan nasional
Laporan widya wisata dalam neg
Laporan widya wisata dalam negeri peserta Kursus Singkat Angkatan (KSA)-III Lemhannas di Propinsi Irian Jaya, 12 Juli - 17 Juli 1993
Pokok-pokok pikiran geo-politi
Pokok-pokok pikiran geo-politik Indonesia dalam kerjasama ASEAN untuk membangun ketertiban dunia pada PJP II
Perkembangan ilmu pengetahuan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peranannya dalam mewujudkan ketahanan regional melalui kerjasama Asean