Books by Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. nomor 9 & 10 tahun 2008 tentang perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 & 3 th. 2005 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota tahun 2008
Pedoman tata cara pengawasan a
Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam negeri
Peraturan Menteri Dalam negeri R.I. nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional
Penjelasan pemerintah atas Ran
Penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pembentukkan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. nomor 26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007
Kebijakan Menteri Dalam Negeri
Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang kelurahan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 150 tahun 2003 tentang kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi
Pedoman pengawasan fungsional
Pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan/keputusan Menteri Da
Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri R.I
Pokok-pokok pikiran penyempurn
Pokok-pokok pikiran penyempurnaan UU no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2002 tentang data wilayah administrasi pemerintahan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2000 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2000
Surat edaran Menteri Dalam Neg
Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 650/989/IV/Bangda tgl. 5 Juni 2000 tentang pedoman umum penyusunan program dasar pembangunan perkotaan (PDPP)
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai pilitik [i.e. politik], bagai [i.e. bagi] pegawai negeri sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 99 tahun 1999 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri
Materi penjelasan Menteri Dala
Materi penjelasan Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi bidang kesra dan taskin, Jakarta, 09 Agustus 1999
Pokok-pokok penjelasan Menteri
Pokok-pokok penjelasan Menteri Dalam Negeri pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra, Jakarta, 15 September 1999
Himpunan produk hukum Menteri
Himpunan produk hukum Menteri Dalam Negeri bidang penataan ruang
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 050-916/Bangda/98 tentang petunjuk pelaksanaan proyek pengembangan wilayah dan konservasi terpadu Taman Nasional Kerinci Seblat
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 1998 tentang bentuk dan susunan anggaran pendapatan derah
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 1998 tentang bentuk dan susunan anggaran pendapatn derah
Surat Menteri Dalam Negeri nom
Surat Menteri Dalam Negeri nomor 910/3316/PUOD, tanggal 7 Oktober 1998, perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 1997
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan mengenai penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di daerah pemungutan suara daerah tingkat II dan daerah tingkat I
Himpunan peraturan-peraturan i
Himpunan peraturan-peraturan intruksi Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia tahun 1996
Himpunan peraturan-peraturan k
Himpunan peraturan-peraturan keputusan bersama Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia th. 1996
Jawaban atas pertanyaan dan ta
Jawaban atas pertanyaan dan tanggapan atas temuan kunjungan kerja Komisi II DPR-RI pada rapat kerja antara Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 September 1996
Jawaban atas pertanyaan dan ta
Jawaban atas pertanyaan dan tanggapan atas temuan kunjungan kerja Komisi II DPR-RI pada rapat kerja antara Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1996
Himpunan keputusan Menteri Dal
Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warganegara Republik Indonesia
Himpunan keputusan Menteri Dal
Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu di Daerah, pembentukan PPD I, PPD II dan PPLN serta pengecualian syarat penduduk bagi anggota badan penyelenggara/pelaksana Pemilu
Menteri Dalam Negeri Republik
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 1991 Tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia Dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Program Pengembangan Wilayah, 1985 s/d 1989
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 1979 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Program Pengembangan Wilayah, 1979-1980
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri, nomor 23 tahun 1981 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Program Pengembangan Wilayah
Jawaban pemerintah atas pertan
Jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan Komisi II DPR-RI pada rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembicaraan RAPBN tahun 1987/1988
Jawaban Pemerintah atas pertan
Jawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan tambahan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR-RI dengan Inspektur Jenderal, Departemen Dalam Negeri tanggal 25 Nopember 1986
Keputusan bersama Menteri Dala
Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan nomor 46 tahun 1988, nomor KM 73 tahun 1988 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pontianak
Penjelasan pemerintah atas Ran
Penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
Tanggapan pemerintah atas temu
Tanggapan pemerintah atas temuan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR-RI ke daerah pada masa reses persidangan ke II tahun sidang 1986/1987
Tanggapan terperinci atas masa
Tanggapan terperinci atas masalah-masalah hasil pemeriksaan Bepeka tahap I periode bulan Oktober 1985 s/d Maret 1986
Keputusan bersama Menteri Dala
Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan, Republik Indonesia tgl. 14 Mei 1986 nomor 25 tahun 1986, nomor 0318a/P/1986, nomor 257a/KMK.011/1986 tentang penetapan besarnya subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar negeri tahun 1986/1987
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1989 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke V Departemen Dalam Negeri Tahun 1989/1990-1993/1994
Keterangan Pemerintah mengenai
Keterangan Pemerintah mengenai lima rancangan undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, Perubahan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Perubahan Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya, Referendum, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Juni 1984
Laporan perkembangan pelaksana
Laporan perkembangan pelaksanaan program pembangunan Departemen Dalam Negeri untuk bahan R.A.P.B.N., 1979/1980
Program kerja Departemen Dalam
Program kerja Departemen Dalam Negeri tahun 1989/1990
Himpunan laporan Menteri Dalam
Himpunan laporan Menteri Dalam Negeri tentang pengolahan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi daerah tingkat I seluruh Indonesia dari tahun anggaran 1982/1983-tahun anggaran 1987/1988
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
Petunjuk operational proyek-pr
Petunjuk operational proyek-proyek pembangunan Departemen Dalam Negeri, 1986/1987
Tanggapan umum atas masalah-ma
Tanggapan umum atas masalah-masalah hasil pemeriksaan Bepeka tahap I tahun anggaran 1987/1988
Penjelasan Menteri Dalam Neger
Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pengawasan pada Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Seluruh Indonesia tanggal 23 s/d 28 Pebruari 1981 di Jakarta
Departemen Dalam Negeri, tugas
Departemen Dalam Negeri, tugas, fungsi dan peranannya dalam pemerintah di daerah
Himpunan keputusan/instruksi M
Himpunan keputusan/instruksi Menteri Dalam Negeri
Jawaban pemerintah atas pemand
Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai lima rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang pemilihan umum, perubahan undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, perubahan undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya, referendum, dan organisasi kemasyarakatan, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 September 1984
Laporan Menteri Dalam Negeri p
Laporan Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, tanggal 21 Nopember 1984
Himpunan kebijaksanaan Menteri
Himpunan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan pembangunan daerah, bulan Januari 1981 s/d September 1983
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Program Pengembangan Wilayah, 1983/1984
Himpunan peraturan, instruksi
Himpunan peraturan, instruksi dan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah dan wilayah
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 1981 tentang organisasi dan tatakerja pemerintah wilayah kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 1981 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri
Himpunan surat keputusan Mente
Himpunan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah dan wilayah
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 85 tahun 1977 tentang pedoman penyusunan dan bentuk tata naskah dinas Departemen Dalam Negeri
Penjelasan Menteri Dalam Neger
Penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang program kerja dibidang pembangunan desa tahun 1977/1978 pada Raker Gubernur/Bupati/Walikotamadya KDH Seluruh Indonesia tanggal 12-15 Januari 1977 di Jakarta
Rural development in Indonesia
Rural development in Indonesia
Buku daftar dan petunjuk perat
Buku daftar dan petunjuk peraturan perundang-undangan Menteri Dalam Negeri tahun 1969-1976
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri, nomor 12 tahun 1976 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan desa tahun anggaran 1976/1977
Laporan hasil penelitian tata
Laporan hasil penelitian tata desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali [Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, and in other kecamatan]
Himpunan kebijaksanaan Menteri
Himpunan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri dalam bidang agraria
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri Dalam Negeri, nomor 13 tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan desa, tahun anggaran 1975/1976
Jawaban pemerintah kepada DPR
Jawaban pemerintah kepada DPR mengenai R. U. U. tentang perobahan UU no. 15, tahun 1969, RUU tentang perobahan UU no. 16, tahun 1969
Kebijaksanaan Departemen Dalam
Kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dalam bidang pengawasan umum
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 94 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri, sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 44 dan 45 tahun 1974
Keterangan/penjelasan pemerint
Keterangan/penjelasan pemerintah di DPR tentang rancangan undang-undang mengenai perubahan undang-undang nomor 15, tahun 1969, tentang pemilihan umum anggauta-anggauta Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan rancangan undang-undang mengenai perubahan undang-undang nomor 16, tahun 1969, tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penjelasan Menteri Dalam Neger
Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan dan pembangunan pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah se Indonesia, Tanggal 3-8 Pebruari 1975 di Jakarta
Prosedur perencanaan tata guna
Prosedur perencanaan tata guna tanah, pokok-pokok penggarisan tata guna tanah di daerah pedesaan, pokok-pokok penggarisan tata guna tanah di daerah perkotaan
Kumpulan keputusan Menteri Dal
Kumpulan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah wilayah kecamatan di Propinsi Irian Jaya
Kumpulan keputusan Menteri Dal
Kumpulan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman tentang pengurusan, pertanggungan jawab, pengawasan, dan penyelenggaraan keuangan serta penyusuman anggaran belanja dan pendapatan daerah
Pokok-pokok briefing Menteri D
Pokok-pokok briefing Menteri Dalam Negeri
Pokok-pokok briefing Menteri D
Pokok-pokok briefing Menteri Dalam Negeri pada Kursus Orientasi Pembangunan bagi Para Kepala Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa di Jakarta, tanggal 19 Desember 1974
Rencana pembangunan lima tahun
Rencana pembangunan lima tahun tahap ke-II (Repelita II)
Bagan-bagan fungsi, program, p
Bagan-bagan fungsi, program, peranan, dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri dibidang agraria
Bahan briefing Menteri Dalam N
Bahan briefing Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan masyarakat desa pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah, tanggal 19 s/d 21 Nopember 1973
Briefing Menteri Dalam Negeri
Briefing Menteri Dalam Negeri pada Kursus Orientasi Pembangunan bagi para Bupati Kepala Daerah, angkatan ketiga, tanggal 20 Desember 1973 di Jakarta
Data dan problema Propinsi Kal
Data dan problema Propinsi Kalimantan Selatan
Data umum Propinsi Sumatera Se
Data umum Propinsi Sumatera Selatan
Data-data umum Propinsi Lampun
Data-data umum Propinsi Lampung
Himpunan pedoman mengenai susu
Himpunan pedoman mengenai susunan dari pada satuan² organisasi dan tata kerja di daerah, tahun 1971-1973
Kumpulan keputusan² Menteri Da
Kumpulan keputusan² Menteri Dalam Negeri
Laporan visuil pembangunan, 19
Laporan visuil pembangunan, 1969-1973
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 5, 1973 tentang tata cara permohonan hak atas tanah
Keputusan bersama Menteri Dala
Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perentjanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, nomor 51 tahun 1972, nomor KEP.221/MK/I/4/1972, nomor 024/Ket/4/1972 tentang ketentuan pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungan-djawab bantuan pembangunan desa tahun 1972/1973
Laporan-penelitian tentang kan
Laporan-penelitian tentang kantor tjamat, rumah dan inventaris ketjamatan dan lain-lain di propinsi D.I. Jojakarta
Laporan-penelitian tentang kan
Laporan-penelitian tentang kantor tjamat, rumah dan inventaris ketjamatan dan lain-lain di propinsi Lampung
Pendjelasan wewenang dewan kep
Pendjelasan wewenang dewan kepangkatan & kartu kepegawaian
Susunan organisasi dan tata ke
Susunan organisasi dan tata kerdja direktorat pembangunan masjarakat desa propinsi dan sub direktorat pembangunan masjarakat desa kabupaten/kotamadya
Task force pembangunan masjara
Task force pembangunan masjarakat pedalaman Irian Barat, Propinsi Irian Barat
Briefing Menteri Dalam Negeri
Briefing Menteri Dalam Negeri
Hasil rapat kerdja antar pimpi
Hasil rapat kerdja antar pimpinan lembaga-lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan pimpinan Departemen Dalam Negeri, tgl. 28 s/d 31 Desember 1971 di Djakarta
Inventarisasi problema-problem
Inventarisasi problema-problema penting jang dihadapi
Organisasi & tata kerdja Depar
Organisasi & tata kerdja Departemen Dalam Negeri
Pendjelasan Menteri Dalam Nege
Pendjelasan Menteri Dalam Negeri kepada parpol, Ormas, Golkar, pers dan anggota² D.P.R.D.-G.R. Daerah Propinsi Riau pada tanggal Mei 1970
Program kerdja
Program kerdja
Tata kerdja sub-sub bagian dal
Tata kerdja sub-sub bagian dalam lingkungan Sekretariat Djenderal
Briefing Menteri Dalam Negeri
Briefing Menteri Dalam Negeri dapan para anggauta Muspida tingkat I dan II se-Djawa Timur
Capita selecta Propinsi Irian
Capita selecta Propinsi Irian Barat
Kebidjaksanaan politik dalam n
Kebidjaksanaan politik dalam negeri
Ketentuan-ketentuan bidang keu
Ketentuan-ketentuan bidang keuangan
Keterangan Menteri Dalam Neger
Keterangan Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Irian Barat/Ketua Team Pemerintah untuk pelaksanaan Pepera tentang hasil-hasil Pepera kepada sidang istimewa DPRDGR/Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat di Djajapura pada tanggal 5 Agustus 1969
Pola pelaksanaan operasionil s
Pola pelaksanaan operasionil sektor pembangunan desa
West Irian: implementation of
West Irian: implementation of the Act of free choice, July 14-August 2, 1969
Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur
Daerah Tingkat I Propinsi Suma
Daerah Tingkat I Propinsi Sumatra Utara
Hasil-hasil Raker Koresteda
Hasil-hasil Raker Koresteda
Propinsi Atjeh
Propinsi Atjeh
Propinsi Djambi
Propinsi Djambi
Propinsi Kalimantan Selatan
Propinsi Kalimantan Selatan
Propinsi Riau
Propinsi Riau
Tanggapan Departemen Dalam Neg
Tanggapan Departemen Dalam Negeri terhadap naskah rentjana pembangunan lima tahun
Konperensi
Konperensi
Pedoman sistem dan prosedur pe
Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah