Books by Indonesia. Departemen Perhubungan
Historic lighthouse in Indones
Historic lighthouse in Indonesia
Peraturan perundang-undangan d
Peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan tahun 2015
Direktori Kementerian Perhubun
Direktori Kementerian Perhubungan
Outlook 2011
Outlook 2011
Profile Ministry of Transporta
Profile Ministry of Transportation
Perkembangan transportasi di I
Perkembangan transportasi di Indonesia dari masa ke masa
Public private partnership-boo
Public private partnership-book
Profil Departemen Perhubungan,
Profil Departemen Perhubungan, 2009
Profile of the Ministry of Tra
Profile of the Ministry of Transportation, 2009
Indonesia transport, 2007
Indonesia transport, 2007
Sistem transportasi nasional,
Sistem transportasi nasional, tataran transportasi nasional (tatranas)
Sekilas tentang perhubungan di
Sekilas tentang perhubungan di Indonesia
Sidang kabinet tanggal 5 April
Sidang kabinet tanggal 5 April 2000
Sistim kereta api kota (mass r
Sistim kereta api kota (mass rapid transit) Fatmawati-Blok M-Kota
Usulan program pembangunan Dep
Usulan program pembangunan Departemen Perhubungan tahun 2001
Blue print of the Indonesian g
Blue print of the Indonesian government's policy on telecommunication
Sidang Kabinet Terbatas Bidang
Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra dan Taskin, tanggal 15 September 1999
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan tertulis Komisi IV DPR-RI sebagai bahan rapat kerja, tanggal 8 Desember 1998
Indonesia transport
Indonesia transport
Bahan rapat kerja Bapak Wakil
Bahan rapat kerja Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dengan jajaran Departemen Perhubungan
Sistem transportasi nasional (
Sistem transportasi nasional (sistranas)
50 tahun pembangunan transport
50 tahun pembangunan transportasi Indonesia
Evaluasi keberhasilan dan manf
Evaluasi keberhasilan dan manfaat Proyek Pembangunan terminal peti kemas Tanjung Perak, Surabaya
Proyeksi kesempatan kerja sekt
Proyeksi kesempatan kerja sektor transportasi
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan lisan anggota Komisi V DPR-RI pada rapat kerja tanggal 21 Juli 1992
Laporan pengkajian penyerapan
Laporan pengkajian penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan perhubungan pada kegiatan usaha angkutan jalan informal
Peta bumi keadaan dan permasal
Peta bumi keadaan dan permasalahan sektor perhubungan dan pariwisata Propinsi Kelimantan Barat
Evaluasi dan langkah-langkah p
Evaluasi dan langkah-langkah pembangunan, pengaturan, dan operasionil sektor perhubungan dan pariwisata wilayah pembangunan utama "D" (Indonesia bagian Timur)
Masalah dan kebijaksanaan perh
Masalah dan kebijaksanaan perhubungan serta keterkaitannya dengan bidang Hankam
Proses pendesainan sistem perh
Proses pendesainan sistem perhubungan nasional (SPN), sistem informasi manajemen (SIM), struktur program perhubungan (SPP), sistem hukum dan pengaturan perhubungan (SHP)
Studi asal-tujuan transportasi
Studi asal-tujuan transportasi nasional, 1982
1977 origin-destination survey
1977 origin-destination surveys
Data dan informasi untuk anali
Data dan informasi untuk analisa dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan Ditjen PHB Udara di Propinsi Jawa Barat, jawa Tengah & Bali, tahun 1988/1989
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan tertulis Komisi V DPR-RI pada rapat kerja tanggal 13 September 1988
Kebijaksanaan pemerintah dibid
Kebijaksanaan pemerintah dibidang perhubungan laut
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Maluku
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusatenggara Timur
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Riau
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Pola operasi kereta api di Jak
Pola operasi kereta api di Jakarta dan sekitarnya
Penelitian perhubungan dan par
Penelitian perhubungan dan pariwisata
Sistem ketata usahaan Departem
Sistem ketata usahaan Departemen Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan tarip penyeberangan dalam sektor perhubungan, 1986
Indonesian communications in b
Indonesian communications in brief
Laporan pelaksanaan angkutan l
Laporan pelaksanaan angkutan lebaran, Juli 1984
Sistem perhubungan nasional
Sistem perhubungan nasional
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan tarip jasa-jasa pelabuhan, tahun 1983
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyesuaian Tarip Uang Tambang Barang Angkutan Laut Nusantara Tahun 1983
Panca Krida Kabinet Pembanguna
Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, Sektor Perhubungan
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Rencana Pembangunan Lima Tahun ke empat Departemen Perhubungan, 1984/85-1988/89
Indonesian transport, communic
Indonesian transport, communications & tourism in brief
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan-pertanyaan susulan anggota Komisi V D.P.R.R.I. dalam rapat kerja tanggal 18 Pebruari 1982
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan tarip penyeberangan dalam sektor perhubungan, tahun 1982
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang penyesuaian tata perhitungan tarip bongkar muat (OPP/OPT) di pelabuhan seluruh Indonesia, tahun 1982
Neraca lingkungan hidup Sektor
Neraca lingkungan hidup Sektor/Departemen Perhubungan, 1982
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan lisan Komisi V DPRRI dalam rapat kerja tanggal 1 Desember 1981
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusatenggara Barat
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
Pedoman pokok pendesainan sist
Pedoman pokok pendesainan sistem perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Propinsi daerah tingkat I dala
Propinsi daerah tingkat I dalam angka dan kata
Tanggapan atas laporan kunjung
Tanggapan atas laporan kunjungan kerja Komisi V DPR. RI. ke daerah-daerah dalam sidang paripurna tanggal 7 Mei 1981
Keputusan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang penyesuaian tata perhitungan tarip bongkar muat (OPP/OPT) di pelabuhan seluruh Indonesia
Organisasi dan tata kerja Depa
Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan
Penjelasan tentang penyesuaian
Penjelasan tentang penyesuaian tarip sektor perhubungan dalam rangka Keputusan Presiden, nomor 30, tahun 1980
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan-pertanyaan lisan anggota Komisi V-D.P.R.R.I. dalam rapat kerja tanggal 10 Oktober 1979
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan-pertanyaan susulan dan lisan anggota Komisi V D.P.R. R.I. dalam rapat kerja, tanggal 15-16 Juni 1979
Surat keputusan Menteri Perhub
Surat keputusan Menteri Perhubungan tentang tarip angkutan laut dalam negeri
Tanggapan atas laporan kunjung
Tanggapan atas laporan kunjungan kerja Komisi V DPR-RI kedaerah-daerah dalam sidang paripurna tanggal 3 Desember 1979
Tanggapan atas laporan kunjung
Tanggapan atas laporan kunjungan kerja Komisi V, D.P.R.R.I. ke daerah-daerah dalam sidang paripurna, tgl. 12 September 1979
Tanggapan atas laporan-laporan
Tanggapan atas laporan-laporan kunjungan kerja ke daerah oleh Komisi V, DPR-RI
Analisa dan evaluasi operasion
Analisa dan evaluasi operasional Pelita II sektor perhubungan dan pariwisata (posisi 1974 s/d 1977)
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan lisan Komisi V DPR-RI pada rapat kerja tanggal 30 Nopember 1978
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan2 Komisi V D.P.R.-R.I. dalam rapat kerja tentang nota keuangan/RAPBN 1978/1979, tanggal 9 Pebruari 1978
Peta pembangunan sektor perhub
Peta pembangunan sektor perhubungan dan parawisata [sic] Daerah Tingkat I Jawa Barat
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan lisan Komisi V, DPR-RI, pada rapat kerja 16 Juni 1977
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan2 Komisi V, D.P.R.-R.I. dalam rapat kerja RAPBN, 1977/1978, tanggal 5 dan 7 Pebruari 1977
Buku tarip pungutan uang-uang,
Buku tarip pungutan uang-uang, P.U. 1 sampai P.U. 13, Sk. Menhub. No. Km. 158/K/Phb-74, tgl. 25 Juni 1974
Jawaban Menteri Perhubungan at
Jawaban Menteri Perhubungan atas pertanyaan2 Komisi V DPR mengenai Repelita II dan R.A.P.B.N. 74/75
Keputusan Présidén Republik In
Keputusan Présidén Republik Indonesia nomor 28 tahun 1972 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belandja negara tahun 1972/1973
Pelabuhan Tandjung Priok
Pelabuhan Tandjung Priok