Biography
uu no.20 tahun 2003
Books by Indonesia.
Densus & terorisme negara
Densus & terorisme negara
Rekonstruksi sanksi hukum pida
Rekonstruksi sanksi hukum pidana korupsi di Indonesia
Hukum pers
Hukum pers
Kumpulan peraturan dibidang ko
Kumpulan peraturan dibidang konservasi kawasan
Perarturan Pemerintah R.I. nom
Perarturan Pemerintah R.I. nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan penyelenggaraan program jaminan pensiun dan penyelenggaraan program jaminan hari tua (PP no. 45 tahun 2015 dan PP no. 46 tahun 2015)
Perspektif ekonomi syariah dan
Perspektif ekonomi syariah dan kesejahteraan
Sejarah dan analisis Undang-Un
Sejarah dan analisis Undang-Undang no. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan
Himpunan peraturan di bidang i
Himpunan peraturan di bidang infomasi publik
Kumpulan peraturan dibidang ko
Kumpulan peraturan dibidang konservasi jenis ikan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
Peraturan Pemerintah RI no. 27
Peraturan Pemerintah RI no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara (PMK no. 78/PMK.06/2014 dilengkapi PMK no. 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara (BMN), kode lokasi dan nomor barang daerah provinsi, kabupaten/kota, PMK no. 39/PMK.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara, PP no. 38 tahun
Peraturan Pemerintah RI no. 40
Peraturan Pemerintah RI no. 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Majelis Permusya
Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
Undang-Undang no. 22 tahun 201
Undang-Undang no. 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Undang-Undang no. 23 tahun 201
Undang-Undang no. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang no. 5 tahun 2014
Undang-Undang no. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS), Perka BKN no. 20 tahun 2013
Undang-Undang R.I. nomor 5 tah
Undang-Undang R.I. nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Himpunan peraturan bidang pengupahan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan plus komentar pasal-pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang RI no. 17 tahun
Undang-Undang RI no. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan bidang pemilu
Hukum arbitrase bidang perdata
Hukum arbitrase bidang perdata
Kerangka kebijakan Gerakan Nas
Kerangka kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan (Gerakan 1000 HPK)
Pedoman pembentukan & pembubar
Pedoman pembentukan & pembubaran ormas
Pelaksanaan kajian lingkungan
Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan evaluasi rencana pembangunan daerah (Permendagri no. 67 tahun 2012) dan izin lingkungan (PP no. 27 thn 2012)
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
Undang-Undang Penangan Konflik
Undang-Undang Penangan Konflik Sosial (UU no. 7 tahun 2012)
Undang-Undang Perkoperasian (U
Undang-Undang Perkoperasian (UU no. 17/2012)
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
Himpunan perundang-undangan di
Himpunan perundang-undangan di bidang penyiaran
Himpunan perundang-undangan te
Himpunan perundang-undangan tentang ekonomi Islam
Himpunan undang-undang tentang
Himpunan undang-undang tentang uang
Kumpulan peraturan bidang kehu
Kumpulan peraturan bidang kehutanan
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia Number 15 year 2011 on the General Election Implementers
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 21 of 2011 on Financial Services Authority
Peraturan Pemerintah nomor 71
Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan berjangka komoditi
Perdagangan berjangka komoditi (UU RI no. 10 th. 2011 Ttg. Perub. Atas UU no. 32 th. 1997)
Protap imigrasi
Protap imigrasi
Undang-Undang Agraria no. 5 ta
Undang-Undang Agraria no. 5 tahun 1960
Undang-Undang Badan Penyelengg
Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Undang-Undang nomor 24 tahun 2011)
Undang-Undang Bantuan Hukum (U
Undang-Undang Bantuan Hukum (UU nomor 16 tahun 2011)
Undang-Undang nomor 5 tahun 19
Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Pemilu 2012 (UU
Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI no. 8 tahun 2012)
Undang-Undang Pengadaan Tanah
Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Undang-Undang RI no. 8 tahun 2
Undang-Undang RI no. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
8 undang-undang haki
Empat undang-undang Republik I
Empat undang-undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang keprotokolan, UU RI no. 9 th. 2010, gagar budaya, UU RI no. 11 th. 2010, gerakan pramuka, UU RI no. 12 th. 2010, hortikultura, UU RI no. 13 th. 2010
Keimigrasian
Kesatuan naskah undang-undang
Kesatuan naskah undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman (badan peradilan)
Kitab lengkap KUHPer (Kitab Un
Kitab lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
Kumpulan peraturan pemerintah
Kumpulan peraturan pemerintah 2010 tentang pertambangan
Laws and regulations on labour
Laws and regulations on labour inspection in Indonesia
Pemanfaatan pulau-pulau kecil
Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (PP RI no. 62 th. 2010)
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas
Peraturan Pemerintah RI nomor
Peraturan Pemerintah RI nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
Perkembangan peradilan tata us
Perkembangan peradilan tata usaha negara dan produk-produk hukum tata usaha negara dilihat dari beberapa sudut pandang
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan
Susunan satu naskah 7 (tujuh)
Susunan satu naskah 7 (tujuh) undang-undang kepabeanan & cukai
The 1945 Constitution of the S
The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia
Transfer dana & tindak pidana pencucian uang
Undang-Undang Akuntan Publik
Undang-Undang Akuntan Publik
Undang-undang pajak lengkap ta
Undang-undang pajak lengkap tahun 2011
Undang-Undang Partai Politik &
Undang-Undang Partai Politik & perubahannya, 2011
Undang-Undang Perumahan dan Ka
Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 Tentang Pramuka
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2010 Tentang Hortikultura
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 & peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2010 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Undang-undang Republik Indones
Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 & 33 tahun 2004 tentang otoda, 2004-2011
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 Tentang Keprotokolan
Undang-Undang RI no. 1 tahun 2
Undang-Undang RI no. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang RI nomor 13 tahu
Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Himpunan peraturan perpajakan
Himpunan peraturan perpajakan dalam satu naskah
Himpunan peraturan-peraturan d
Himpunan peraturan-peraturan dan kebijakan pembiayaan KUMKM
Himpunan undang-undang perpaja
Himpunan undang-undang perpajakan, 2010
Indonesian tax laws update
Indonesian tax laws update
Kitab Undang-Undang Hukum Daga
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KPK, polisi, dan jaksa
KPK, polisi, dan jaksa
Kumpulan peraturan bidang plan
Kumpulan peraturan bidang planologi kehutanan
Landasan hukum pembentukan Pro
Landasan hukum pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta
Pelaksanaan kegiatan usaha per
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (PP RI no. 23 th. 2010)
Pembangunan karakter bangsa ta
Pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban & pendayagunaan tanah terlantar
Peraturan pemerintah Republik
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
Republic of Indonesia Law numb
Republic of Indonesia Law number 23 year 2004 regarding the Elimination of Violence in Household
Undang-Undang Kearsipan
Undang-Undang Kearsipan
Undang-Undang Kepemudaan
Undang-Undang Kepemudaan
Undang-Undang nomor 29 tahun 2
Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 15 tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
Undang-Undang Perlindungan dan
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Civil code for Indonesia =
Civil code for Indonesia =
Government regulation of the R
Government regulation of the Republic of Indonesia number 9 year 2008 regarding procedures and mechanism of an integrated service center for a witness and/or victim of trafficking in persons
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang badan hukum sosial
Informasi peraturan perundang-
Informasi peraturan perundang-undangan tentang pemilu
Kumpulan Undang-Undang Dasar N
Kumpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 35 of the Year 2009 Regarding Narcotics
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 37 of 2008 on Ombudsman of Republic of Indonesia
Merencanakan dari desa
Merencanakan dari desa
Pedoman keselamatan dan keseha
Pedoman keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi
Susunan satu naskah 8 (delapan
Susunan satu naskah 8 (delapan) undang-undang perpajakan beserta penjelasannya
Undang-Undang ITE (Informasi d
Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
Undang-Undang Kesehatan dan Ru
Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit tahun 2009 beserta penjelasannya
Undang-Undang Mahkamah Agung (
Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang R.I. no. 3/2009)
Undang-Undang no. 28 tahun 200
Undang-Undang no. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang-Undang Pajak Daerah dan
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Pelayanan Publik
Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman serta peraturan pertanahan nasional 1992
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
Himpunan peraturan dan perunda
Himpunan peraturan dan perundang-undangan bidang pos dan telekomunikasi tahun 2008
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan kefarmasian
Law number 5 year 1999 Concern
Law number 5 year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition
Nota keuangan dan rancangan Un
Nota keuangan dan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 45 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Pasar modal
Pasar modal
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
Peraturan pemerintah nomor 6 t
Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional
Standar teknis pendaftaran gud
Standar teknis pendaftaran gudang
Susunan dalam satu naskah unda
Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan
Tata cara pembentukan, penghap
Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah
Undang-undang & peraturan peme
Undang-undang & peraturan pemerintah tentang lalu lintas & angkutan jalan, ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas jalan, besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan
Undang-Undang Merek =
Undang-Undang Merek =
Undang-Undang nomor 39 tahun 2
Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas & peraturan pelaksana
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
Disaster Management Law number
Disaster Management Law number 24, 2007
Evaluasi pemenuhan hak anak pi
Evaluasi pemenuhan hak anak pidana sesuai pasal 55 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 terhadap anak yang menjalani masa pidana
Himpunan peraturan Komisi Keja
Himpunan peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Kitab advokat Indonesia
Kitab advokat Indonesia
Law of investment of the Repub
Law of investment of the Republic of Indonesia
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 12 of 2006 Regarding Citizenship of the Republic of Indonesia
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 17 of 2007 on the Long-Term National Development Plan of 2005-2025
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia Number 24 of the year 2007 Concerning Disaster Management
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 27 of 2007 Concerning the Management of Coastal Zones and Small Islands
Nota keuangan dan rancangan un
Nota keuangan dan rancangan undang-undang Republik Indonesia nomor tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2007
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Reintegrasi politik Aceh pasca
Reintegrasi politik Aceh pasca MoU Helsinki
Sandingan undang-undang peradi
Sandingan undang-undang peradilan agama
Tindakan/kebijakan yang diangg
Tindakan/kebijakan yang dianggap korupsi
Undang-Undang Dasar Nagara Rep
Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia taun 1945
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Penataan Ruang
Undang-Undang Penataan Ruang
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Apakah anda seorang WNI?
Apakah anda seorang WNI?
Himpunan peraturan kepegawaian
Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2005-2006
Kumpulan undang-undang pembera
Kumpulan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 13 of 2006
Penggusuran dalam perspektif h
Penggusuran dalam perspektif hak asasi manusia
Peraturan Pemerintah R.I. nomo
Peraturan Pemerintah R.I. nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang lembaga penyiaran asing, swasta, komunitas, berlangganan, radio, dan televisi
Peraturan perundang-undangan k
Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan RI tentang perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI)
Rancangan undang-undang jamina
Rancangan undang-undang jaminan produk halal
Rancangan Undang-Undang Republ
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun tentang anti pornografi dan pornoaksi
Undang-Undang Dasar Negara Rep
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang nomor 37 tahun 1
Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Penyiaran besert
Undang-Undang Penyiaran beserta 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan
Undang-Undang R.I. no. 14 tahu
Undang-Undang R.I. no. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan pelaksanaannya
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 beserta rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2006
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan
UU no. 12 tahun 2006 beserta p
UU no. 12 tahun 2006 beserta peraturan menteri & tanya jawab tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
Kebijakan koperasi simpan pinj
Kebijakan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
National strategic plan for Av
National strategic plan for Avian influenza control and pandemic influenza preparedness, 2006-2008
Nota keuangan dan rancangan Un
Nota keuangan dan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 36 tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, tahun anggaran 2005
Nota keuangan dan Undang-Undan
Nota keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, tahun anggaran 2005
Pedoman penyelenggaraan pendaf
Pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah R.I. nomo
Peraturan Pemerintah R.I. nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
Tindak lanjut peraturan perund
Tindak lanjut peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan koperasi
Kitab undang-undang peradilan
Kitab undang-undang peradilan umum
Kompilasi undang-undang perpaj
Kompilasi undang-undang perpajakan
Nota keuangan dan rancangan Un
Nota keuangan dan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
Undang-undang kekuasaan kehaki
Undang-undang kekuasaan kehakiman
Undang-Undang no. 1 Tentang Pe
Undang-Undang no. 1 Tentang Perbendaharaan Negara, tahun 2004
Undang-Undang no. 3 Tentang Ba
Undang-Undang no. 3 Tentang Bank Indonesia, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah, tahun 2004
Undang-Undang no. 4-5 Tentang
Undang-Undang no. 4-5 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tahun 2004
Undang-Undang no. 8 tentang pe
Undang-Undang no. 8 tentang peradilan umum
Undang-Undang Penyelesaian Per
Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Perbendaharaan N
Undang-Undang Perbendaharaan Negara
Undang-undang perkawinan
Undang-undang perkawinan
Undang-undang pokok agraria
Undang-undang pokok agraria
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3 peraturan pemerintah RI tahu
3 peraturan pemerintah RI tahun 2003 tentang pemberhentian, disiplin, dan pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri
Act of the Republic of Indones
Act of the Republic of Indonesia number 20, year 2003 on National Education System
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang K3 dan Undang-Undang no. 13 tahun 2003.
Himpunan undang-undang kepegaw
Himpunan undang-undang kepegawaian, 2002-2003
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 32 of 2002 concerning Broadcasting
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the press
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia number 9 of 1998 concerning freedom of expression
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia, number 12 0f 2003, concerning general elections to elect members of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the regional Houses of Representatives
Law of the Republic of Indones
Law of the Republic of Indonesia, number 23 of 2003, concerning general elections the president and vice president
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan
Peraturan pemerintah tentang p
Peraturan pemerintah tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, hakim, TNI, Polri, dan tunjangan anak yatim/piatu serta janda/dudanya
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
President of Republic of Indon
President of Republic of Indonesia, Act number 13 year 2003 Concerning Manpower
Standar akuntansi keuangan pem
Standar akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah & petunjuk pelaksanaan perpajakan
Undang-undang konservasi sumbe
Undang-undang konservasi sumber daya alam dan kehutanan : berikut peraturan pelaksanaannya
Undang-Undang no. 23 tahun 200
Undang-Undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang R.I. no. 13 tahu
Undang-Undang R.I. no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Memahami makna pembukaan UUD 1
Memahami makna pembukaan UUD 1945
Nota keuangan dan Undang-Undan
Nota keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003
Pemberantasan tindak pidana ko
Pemberantasan tindak pidana korupsi
Peraturan pemerintah Republik
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang bahan berbahaya dan beracun
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pergulatan konstitusi
Pergulatan konstitusi
Upah minimum propinsi (UMP) di
Upah minimum propinsi (UMP) dilengkapi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Informasi Undang-Undang Republ
Informasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
Keterangan Pemerintah Republik
Keterangan Pemerintah Republik Indonesia mengenai audit kinerja badan usaha milik negara (BUMN)
Kompilasi peraturan perdata pi
Kompilasi peraturan perdata pidana
Larangan praktek monopoli dan
Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Peraturan pelaksanaan bea pero
Peraturan pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Peraturan pelaksanaan Undang-U
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Prosedur pemilihan kepala daer
Prosedur pemilihan kepala daerah dan pengangkatan/pemberhentian pegawai negeri sipil serta program pembangunan nasional tahun 2000-2004
Undang-Undang Hukum Acara Pida
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan undang-undang pelengkapnya
Working together to realize th
Working together to realize the rights of children and women, 2001-2005
Challenges for a new generatio
Challenges for a new generation
Himpunan peraturan pemerintah
Himpunan peraturan pemerintah + keppres bidang kepegawaian
Kewenangan pemerintahan sesuai
Kewenangan pemerintahan sesuai UU no. 22 tahun 1999, UU no. 25 tahun 1999, PP no. 25 tahun 2000
Laws and regulations on consum
Laws and regulations on consumer protection
Peraturan pelaksanaan undang-u
Peraturan pelaksanaan undang-undang jaminan fidusia tahun 2000
Rancangan pembangunan penerang
Rancangan pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa tahun 1999/2000
Undang-Undang no. 5 tahun 1999
Undang-Undang no. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Serikat Buruh ta
Undang-Undang Serikat Buruh tahun 2000 dan Undang-Undang Tentang Unjuk Rasa
Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1945
Himpunan undang-undang dan per
Himpunan undang-undang dan peraturan pemerintah bidang politik
Kumpulan peraturan pemerintah
Kumpulan peraturan pemerintah tentang perseroan terbatas tahun 1999
Masalah narkotika, psikotropik
Masalah narkotika, psikotropika, dan obat2 berbahaya
Pengetahuan, keyakinan, sikap,
Pengetahuan, keyakinan, sikap, dan perilaku generasi muda berkenaan dengan perkawinan orang Sentani
Rancangan Undang-Undang Republ
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Scientific cooperation, standa
Scientific cooperation, standards and meteorology
Scientific cooperation, surfac
Scientific cooperation, surface mining
Undang-Undang nomor 41 tahun 1
Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
Evaluation of the area based p
Evaluation of the area based planning process under the maternal and child survival, development, and protection program
Himpunan peraturan perundangan
Himpunan peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pers
Bahan sidang CGI-VI, Tokyo
Bahan sidang CGI-VI, Tokyo
Earthquake hazard mitigation
Earthquake hazard mitigation
Government policy, July 7, 199
Government policy, July 7, 1997
Kumpulan peraturan pemerintah,
Kumpulan peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan kepala BAKN tentang pegawai negeri sipil.
Survei penduduk antar sensus 1
Survei penduduk antar sensus 1995
Tata cara permohonan hak atas
Tata cara permohonan hak atas tanah
Undang-Undang Pengadilan Anak
Undang-Undang Pengadilan Anak dan petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan tahun 1994-1995
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1994-1996
Himpunan petunjuk pelaksanaan
Himpunan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal, 1996
Implikasi UUHT (Undang-undang
Implikasi UUHT (Undang-undang Hak Tanggungan) terhadap bisnis properti
Paket kebijaksanaan program in
Paket kebijaksanaan program industri kendaraan bermotor nasional, 19-2-1996
Pedoman penggunaan tenaga kerj
Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dan peraturan-peraturannya
Peraturan Menteri Negara Agrar
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing
Peraturan pemerintah tentang h
Peraturan pemerintah tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, 1996
The composition and status of
The composition and status of the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, and the Regional House of Representatives
The procedure for filing appli
The procedure for filing application for domestic capital investments and foreign capital investments
Accelerated progress, Indonesi
Accelerated progress, Indonesian telecommunications
Act[s] of the Republic of Indo
Act[s] of the Republic of Indonesia number 9, 10, 11, 12 of 1994
Master plan of operations & pl
Master plan of operations & plan of operations
Negara hukum Indonesia
Negara hukum Indonesia
Peraturan pajak, pasar modal
Peraturan pajak, pasar modal
Perpanjangan batas usia pensiu
Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil, 1995
Undang Undang Merek, Paten, &
Undang Undang Merek, Paten, & Hak Cipta
Undang-Undang Perfilman dan pe
Undang-Undang Perfilman dan peraturan perundang-undangan Departemen Penerangan RI, 1994-1995
Undang-Undang Perseroan Terbat
Undang-Undang Perseroan Terbatas
Himpunan peraturan dan petunju
Himpunan peraturan dan petunjuk teknis tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah
Repelita VI
Repelita VI
Sepuluh tahun pelaksanaan UU n
Sepuluh tahun pelaksanaan UU no. 7 th. 1984 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, 1985-1994
Undang-Undang R.I. no. 9, 10,
Undang-Undang R.I. no. 9, 10, 11, 12 th. 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Akademi Ilmu Pengetahuan Indon
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, UU nomor 8 tahun 1990
Environmental cooperation
Environmental cooperation
Mid-term review of the governm
Mid-term review of the government of Indonesia-UNDP fourth country programme, 1991-1994
Petunjuk pelaksanaan Undang-Un
Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Petunjuk pelaksanaan Undang-Un
Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Perbankan, 1993
Petunjuk pelaksanaan Undang-Un
Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 14 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan
Undang-Undang Kesehatan, 1992
Undang-Undang Kesehatan, 1992
Law of The Republic of Indones
Law of The Republic of Indonesia number 25 of the year 1992 concerning cooperative
Mengatasi kenakalan pelajar
Mengatasi kenakalan pelajar
Profiling urban conditions and
Profiling urban conditions and trends
Proposed agreement between the
Proposed agreement between the United States and Indonesia
Taxation laws of Indonesia
Taxation laws of Indonesia
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
IUIDP implementation support p
IUIDP implementation support project
Child survival and development
Child survival and development in Indonesia, 1990-1995
PPIPD development program for
PPIPD development program for Southeast Sulawesi
The selection of "city and urb
The selection of "city and urban neighbourhood" for intensive GOI - UNICEF Cooperation, 1990-1995
Urban case study Indonesia
Urban case study Indonesia
Bahan-bahan sidang kabinet par
Bahan-bahan sidang kabinet paripurna tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1983/1984 tanggal 3 Januari 1983
Bahan-bahan sidang kabinet par
Bahan-bahan sidang kabinet paripurna tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1984/1985 tanggal 7 Januari 1984
Bahan-bahan sidang kabinet par
Bahan-bahan sidang kabinet paripurna tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1985/1986 tanggal 29 Desember 1984
Bahan-bahan sidang kabinet par
Bahan-bahan sidang kabinet paripurna tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1988/1989 tanggal 30 Desember 1987
Report on the GOI-Unicef annua
Report on the GOI-Unicef annual review of the programme co-operation for child survival and development, 1989
Review of GOI-UNICEF co-operat
Review of GOI-UNICEF co-operation during Repelita IV, 1985-1990
Saving life and making it bett
Saving life and making it better
Situation analysis of children
Situation analysis of children and women in Indonesia
Undang-Undang Peradilan Agama, UU. RI. no. 7 tahun 1989 beserta pokok-pokok pikiran dalam U.U. Peradilan Agama
Kelangsungan hidup dan pengemb
Kelangsungan hidup dan pengembangan anak di Indonesia, 1985-1989
Kumpulan peraturan di bidang l
Kumpulan peraturan di bidang lingkungan hidup
Press Act of Indonesia
Press Act of Indonesia
Tax Convention with the Republ
Tax Convention with the Republic on Indonesia
UUD 1945. GBHN 1988. Tap-Tap M
UUD 1945. GBHN 1988. Tap-Tap MRP 1988. Pidato pelantikan Presiden. Pidato pelantikan Wakil Presiden
Koleksi mikrofis
Koleksi mikrofis
Undang-Undang no. 1 th. 1987 T
Undang-Undang no. 1 th. 1987 Tentang Kamar Dagang & Industri, dilengkapi dengan sambutan pemerintah dihadapan sidang paripurna DPR-RI berkenaan dengan disetujuinya RUU tentang kamar dagang & industri menjadi undang-undang ...
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Kumpulan undang-undang tentang
Kumpulan undang-undang tentang hak cipta.
Pelaksanaan peraturan kebijaks
Pelaksanaan peraturan kebijaksanaan pemerintah sehubungan devaluasi 1986
Peraturan kepegawaian tahun 19
Peraturan kepegawaian tahun 1985 tentang peraturan gaji/penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil, jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural
Presidential instruction numbe
Presidential instruction number 4/1985 concerning the policy of smoothing the flow of goods in support of economic activities
Yinni gong he guo xing shi su
Yinni gong he guo xing shi su song fa
Petunjuk pelaksanaan pajak per
Petunjuk pelaksanaan pajak pertambahan nilai (PNN) 1984, dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
The Feasibility study on the v
The Feasibility study on the volcanic debris control and water conservation project in the southeastern slope of Mt. Semeru
Undang-Undang perpajakan Indon
Undang-Undang perpajakan Indonesia.
Peraturan pelaksanaan Kitab Un
Peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), dilengkapi dengan penjelasan P.P.-R.I. no. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan K.U.H.A.P.
Peraturan Pemerintah no. 10 th
Peraturan Pemerintah no. 10 th. 1983
Act of the Republik [sic] of I
Act of the Republik [sic] of Indonesia, no. 9, year 1976, on narcotics
Himpunan Keputusan Presiden Re
Himpunan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang susunan organisasi universitas/institut negeri seluruh Indonesia
Kebijaksanaan ekspor Januari 1
Kebijaksanaan ekspor Januari 1982
Peraturan pelaksanaan Undang-u
Peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
Peraturan Pemerintah no. 1 tah
Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa beserta 18 rangkaian keputusan pemerintah
Peraturan pemerintah Republik
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20, tahun 1982 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan, tahun anggaran 1981/1982 kepada tahun anggaran 1982/1983
Report on the joint production
Report on the joint production of common datum charts of the Straits of Malacca and Singapore
Sadar lingkungan hidup
Sadar lingkungan hidup
Himpunan perundang-undangan, p
Himpunan perundang-undangan, peraturan, dan petunjuk pengelolaan perusahaan daerah
Kumpulan perundang-undangan te
Kumpulan perundang-undangan tentang narkotika dan peraturan pelaksanaannya
Peraturan pabean
Peraturan pabean
Himpunan kebijaksanaan pemerin
Himpunan kebijaksanaan pemerintah RI di bidang perpajakan mengenai 1. kebijaksanaan dalam bidang pajak langsung; 2. kebijaksanaan dalam bidang pajak tidak langsung; 3. kebijaksanaan dalam peraturan perpajakan lainnya, beserta peraturan pelaksanaan sampai dengan Desember 1979
Himpunan peraturan kebijaksana
Himpunan peraturan kebijaksanaan masalah Cina
Himpunan peraturan sebagai ped
Himpunan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan bantuan pembangunan daerah tingkat II, tahun 1980-1981
Himpunan peraturan tentang ben
Himpunan peraturan tentang bendaharawan daerah dan pengelolaan barang pemerintah daerah
Himpunan peraturan-peraturan d
Himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk pengelolaan perusahaan daerah
Instruction of the President o
Instruction of the President of the Republic of Indonesia, no. 2/1980 on the proof of citizenship of the Republic of Indonesia
Keputusan Presiden nomor 10, t
Keputusan Presiden nomor 10, tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, nomor Kep-01/BP-7/1/1980 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Keputusan Presiden Republik In
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27, tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri, no. 185, tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II
Master plan for land erosion a
Master plan for land erosion and volcanic debris control in the area of Mt. Merapi
Rencana induk operasi untuk pr
Rencana induk operasi untuk program pelayanan dasar untuk anak-anak di Indonesia, 1979-1984
Undang-Undang Pokok Kearsipan
Undang-Undang Pokok Kearsipan dan ketentuan pelaksanaannya
[The Second ASEAN-EEC Conferen
[The Second ASEAN-EEC Conference on Industrial Co-operation, 26-28 February 1979, Jakarta, Indonesia
Beberapa ketentuan sehubungan
Beberapa ketentuan sehubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data kependudukan
Himpunan peraturan sebagai ped
Himpunan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan bantuan penunjang jalan kabupaten daerah tingkat II, tahun 1979-1980
Law no. 2 of the year 1979 on
Law no. 2 of the year 1979 on the State budget for the year 1979/1980
Master plan of operations for
Master plan of operations for a programme of basic services for children in the Republic of Indonesia, 1979-1984
Pedoman pelaksanaan kebijaksan
Pedoman pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pembinaan koperasi/KUD
Struktur dan tugas-tugas Badan
Struktur dan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan-Timur
Beberapa dasar hukum sumber pe
Beberapa dasar hukum sumber penghasilan daerah
Buku himpunan peraturan pemeri
Buku himpunan peraturan pemerintah dan surat keputusan tentang asuransi sosial A.B.R.I.
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan
Himpunan peraturan tentang keh
Himpunan peraturan tentang kehutanan
Himpunan peraturan tentang keu
Himpunan peraturan tentang keuangan daerah
Himpunan peraturan tentang pen
Himpunan peraturan tentang pencabutan hak atas tanah dan pembebasan tanah
Himpunan peraturan tentang per
Himpunan peraturan tentang perikanan
Himpunan peraturan tentang per
Himpunan peraturan tentang pertambangan
Himpunan peraturan tentang per
Himpunan peraturan tentang pertanian
Instruksi Presiden Republik In
Instruksi Presiden Republik Indonesia, nomor 11, tahun 1978 tentang perobahan terhadap Instruksi Presiden, nomor 1, tahun 1978
Kumpulan peraturan/pedoman ten
Kumpulan peraturan/pedoman tentang pengelolaan/pengurusan harta kekayaan milik pemerintah daerah
Pengakhiran kegiatan usaha asi
Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan
Report of the joint hydrograph
Report of the joint hydrographic survey in Malacca and Singapore Straits (One Fathom Bank area)
Service for children in Repeli
Service for children in Repelita III
Susunan organisasi dan tata ke
Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendidikan dan Latihan dan kumpulan peraturan tentang pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri
Agreement Between... the Unite
Agreement Between... the United Kingdom... and... Indonesia for the Promotion and Protection of Investments
Anggaran pendapatan dan belanj
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 1977/1978
Himpunan peraturan dan petunju
Himpunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan kampanye dan minggu tenang dalam Pemilihan Umum tahun 1977
Himpunan peraturan dan petunju
Himpunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR/DPRD.I/DPRD.II dalam Pemilihan Umum tahun 1977
Himpunan peraturan dan petunju
Himpunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI dalam Pemilihan Umum tahun 1977
Himpunan peraturan perundang-u
Himpunan peraturan perundang-undangan kepegawaian
Himpunan peraturan-peraturan t
Himpunan peraturan-peraturan tentang kopra
Peraturan perundangan tentang
Peraturan perundangan tentang telekomunikasi untuk umum
Susunan organisasi dan tata ke
Susunan organisasi dan tata kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 1977
Anggaran pendapatan dan belanj
Anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 1976/1977
Himpunan peraturan² angkutan l
Himpunan peraturan² angkutan laut, 1969-1975, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya
Lambang pemilihan umum 1977 da
Lambang pemilihan umum 1977 dan tata susunan tempat pemungutan suara
Pengantar ilmu hukum merek
Pengantar ilmu hukum merek
Pengertian hukum adat menurut
Pengertian hukum adat menurut undang² pokok agraria
Peraturan pemerintah no. 9 th.
Peraturan pemerintah no. 9 th. 1976 tentang pelaksanaan U.U. no. 3 th. 1975
Peraturan Pemerintah nomor 1-2
Peraturan Pemerintah nomor 1-2 tahun 1976
Pertanggungan wajib
Pertanggungan wajib
Perubahan penetapan jumblah an
Perubahan penetapan jumblah anggota DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Kt. [sic] II
Perundang-undangan lalu-lintas
Perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan raya (dengan komentar secara tanya-jawab)
Rencana pembangunan lima tahun
Rencana pembangunan lima tahun kedua, 1974/75- 1978/79
Undang-undang no. 4 th. 1975 p
Undang-undang no. 4 th. 1975 perubahan Undang-undang no. 15 th. 1969 tentang pemilihan umum, dan Undang-undang no. 5 th. 1975 perubahan Undang-undang no. 16 th. 1969 tentang susunan dan kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D.
Undang-undang Republik Indones
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1975 tentang perubahan Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan pemusyawaratan/perwakilan rakyat, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975 tentang perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan Dewan perwakilan rakyat daerah
Keputusan Presiden Republik In
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42, tahun 1975, tentang perincian anggaran belanja negara pembangunan, tahun 1975/1976
Law no. 3 of the year 1975 on
Law no. 3 of the year 1975 on political parties and functional group
Pedoman pelaksanaan kebijaksan
Pedoman pelaksanaan kebijaksanaan penggunaan anggaran belanja pemilihan umum tahun 1977
Petunjuk pelaksanaan Instruksi
Petunjuk pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7, tahun 1975, tanggal 10 April 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan
APBN [i.e. Anggaran pendapatan
APBN [i.e. Anggaran pendapatan dan belanja negara] 1974/75
Buku tentang daftar perniagaan
Buku tentang daftar perniagaan stelsel perizinan, prosedure pengakuan bagi importir, penyem-purnaan penggolongan barang2 impor (golongan A, B, D dan D)
Domestic capital investment re
Domestic capital investment regulations, 1968-1973
Himpunan peraturan perundangan
Himpunan peraturan perundangan tindak pidana ekonomi
Petunjuk untuk mendapat ijin u
Petunjuk untuk mendapat ijin usaha dagang/jasa dan gudang/ruangan
Sengketa merek di Pengadilan n
Sengketa merek di Pengadilan negeri Jakarta
Sumatra Regional Study, Part B
Sumatra Regional Study, Part B, contract for consultant's services between the Government of Indonesia and Robert R. Nathan Associates Inc
Undang undang dan peraturan pe
Undang undang dan peraturan pelaksanaan penanaman modal asing, 1971-1974
Undang-undang no. 5 tahun 1974
Undang-undang no. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia no. 5, tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan penjelasannya
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11, tahun 1974 tentang pengairan
Undang-Undang Republik Indones
Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
"Himpunan peraturan-peraturan
"Himpunan peraturan-peraturan perumahan dan sewa menyewa"
Cagar budaya
Cagar budaya
Himpunan daftar peraturan peru
Himpunan daftar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
Himpunan peraturan-peraturan d
Himpunan peraturan-peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia
Income tax ordinance, 1944
Income tax ordinance, 1944
Keputusan Presiden Republik In
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1973 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, tahun dinas 1973/1974
Plan of operations for coopera
Plan of operations for cooperation between United Nations Children's Fund (UNICEF) and the Government of the Republic of Indonesia in regional development planning
Undang-undang perbendaharaan I
Undang-undang perbendaharaan Indonesia (I.C.W.) & perusahaan perusahaan Negara Indonesia (I.B.W.)
Agreement between the Departme
Agreement between the Department of Industry of the Republic of Indonesia and W.S. Atkins & Partners Consulting Engineers for engineering & consulting service for the rehabilitation, expansion and removal of Djantra Spinning Mill, September 27, 1972
Development credit agreement (
Development credit agreement (second education project) between Republic of Indonesia and International Development Association, dated March 9, 1972
Himpunan peraturan-peraturan t
Himpunan peraturan-peraturan tentang bantuan pembangunan desa, tahun 1969 s/d 1972
Indonesian labour legislation
Indonesian labour legislation
Keputusan Presiden Republik In
Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 19 tahun 1971
Keputusan Présidén Republik In
Keputusan Présidén Republik Indonesia nomor 28 tahun 1972 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belandja negara tahun 1972/1973
Lampiran
Lampiran
Ordonansi dinas pandu, Keputus
Ordonansi dinas pandu, Keputusan dinas pandu
Peraturan Pemerintah no. 1 s/d
Peraturan Pemerintah no. 1 s/d 12 tahun 1972
Peraturan pemerintah Republik
Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan umum "Listrik negara"
Buku himpunan tentang peratura
Buku himpunan tentang peraturan2 pelajaran
Himpunan ketentuan ketentuan p
Himpunan ketentuan ketentuan prosedur lalu lintas devisa (KKPLLD), beserta perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannja, berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia no. Kep. 9/6-B-1/70 tanggal 17 April 1971
Himpunan peraturan perbankan d
Himpunan peraturan perbankan di Indonesia
Himpunan peraturan-peraturan m
Himpunan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pemberian pensiun pegawai dan pensiun djanda/duda
Himpunan peraturan-peraturan m
Himpunan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pemberian pensiun pegawai dan pensiun djanda/duda, menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1969
Himpunan peraturan-peraturan m
Himpunan peraturan-peraturan mengenai struktur organisasi Pemerintah
Himpunan peraturan² perburuhan
Himpunan peraturan² perburuhan
Himpunan undang-undang pelajar
Himpunan undang-undang pelajaran Indonesia
Kumpulan peraturan² dibidang k
Kumpulan peraturan² dibidang kepariwisataan
Ordonansi pengangkutan minjak
Ordonansi pengangkutan minjak tanah
Peraturan Pemerintah no. 46 ta
Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 1971
Peraturan pemerintah nomor 55
Peraturan pemerintah nomor 55 s/d 59 tahun 1971
Peraturan pengangkutan minjak
Peraturan pengangkutan minjak tanah
Tai, Indoneshia no kaisha hō
Tai, Indoneshia no kaisha hō
Undang-undang no. 5 tahun 1971
Undang-undang no. 5 tahun 1971 tentang anggaran pendapatan dan belandja negara tahun anggaran 1971/1972
Undang-undang nomor 6 tahun 19
Undang-undang nomor 6 tahun 1971 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belandja negara tahun anggaran 1970/1971 beserta lampiran-lampirannja
Undang-undang nomor 7 tahun 19
Undang-undang nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kearsipan
Undang-undang nomor 8 tahun 19
Undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan tambang minjak dan gas bumi negara
Undang-Undang Padjak Th. 1970
Undang-Undang Padjak Th. 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi dan/atau Undang-Undang Pajak
Undang-undang tentang ketentua
Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
Undang-undang tentang penanama
Undang-undang tentang penanaman modal dalam negeri dan asing
Development credit agreement (
Development credit agreement (third irrigation rehabilitation project) between Republic of Indonesia and International Development Association, dated November 6, 1970
Himpunan peraturan penanaman m
Himpunan peraturan penanaman modal dalam negeri
Himpunan perundang-undangan ba
Himpunan perundang-undangan bank-bank pemerintah Republik Indonesia
Keputusan Presiden Republik In
Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 24 tahun 1970 tentang pedoman pelaksanaan dan belandja negara tahun 1970/1971
Keputusan Présidén Republik In
Keputusan Présidén Republik Indonesia No. 39-40-43 tahun 1970
Organisasi Direktorat Djendera
Organisasi Direktorat Djenderal P.M.D. Departemen Dalam Negeri berdasarkan
Pantjasila dan UUD 45
Pantjasila dan UUD 45
Peraturan pemerintah no. 1 tah
Peraturan pemerintah no. 1 tahun 1970 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969, tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat
Peraturan Pemerintah no. 16 ta
Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1970
Peraturan pemerintah Republik
Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1970
Peraturan pemerintah Republik
Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1970 tentang penjempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu-lintas devisa
The income tax ordinance 1944
The income tax ordinance 1944 (as lastly amended and added with Law no. 9 year 1970)
Undang undang dan peraturan pe
Undang undang dan peraturan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri, 1968-1971
Undang-undang dasar R.I., 1945
Undang-undang dasar R.I., 1945, dengan pendjelasan
Undang-undang no. 1 tahun 1970
Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerdja
Undang-undang nomor
Undang-undang nomor
Undang-undang nomor 3 tahun 19
Undang-undang nomor 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
Undang-undang nomor 4 tahun 19
Undang-undang nomor 4 tahun 1970, tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas Sabang
Undang-undang nomor 5 tahun 19
Undang-undang nomor 5 tahun 1970, tentang anggaran pendapatan dan belandja negara tahun anggaran 1970/1971
Undang-undang perbendaharaan n
Undang-undang perbendaharaan negara (Indissche comptabiliteitswet stbl. 1925 no. 448)
Aturan bea meterai 1921 (dilen
Aturan bea meterai 1921 (dilengkapi dengan tambahan/perubahan sampai 1 Nopember 1969) dengan dilampiri daftar tarip
Dekrit Presiden, Undang-undang
Dekrit Presiden, Undang-undang dasar 1945, Piagam Djakarta (naskah penerbit Deppen. R.I.)
Himpunan peraturan² dan ketent
Himpunan peraturan² dan ketentuan² kepegawaian menurut sistematik undang-undang no. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian tata usaha
Himpunan undang-undang, peratu
Himpunan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan/instruksi Présidén R.I. sepandjang ada hubungannja dengan tugas-kewadjiban Menteri dalam negeri, dan Peraturan/keputusan/instruksi Menteri dalam negeri R.I. ...
Ketentuan-ketentuan bidang kep
Ketentuan-ketentuan bidang kepegawaian
Kumpulan peraturan perkreditan
Kumpulan peraturan perkreditan serta pelaksanaannja
Padjak pendjualan
Padjak pendjualan
Pengetahuan prosedur impor
Pengetahuan prosedur impor
Peraturan impor
Peraturan impor
Peraturan impor 1969
Peraturan impor 1969
Peraturan tentang penanaman mo
Peraturan tentang penanaman modal dalam negeri
Peraturan2 tentang perusahaan
Peraturan2 tentang perusahaan negara & perusahaan daerah
Undang-undang no. 15 tahun 196
Undang-undang no. 15 tahun 1969
Undang-undang no. 16 tahun 196
Undang-undang no. 16 tahun 1969
Indoneshia Kyōwakoku minpōten
Indoneshia Kyōwakoku minpōten
Himpunan peraturan² ekonomi ke
Himpunan peraturan² ekonomi keuangan 28 Djuli 1967 dan peraturan² pelaksanaannja
Investment in Indonesia today
Investment in Indonesia today
Pendapatan nasional Indonesia,
Pendapatan nasional Indonesia, 1960-1964, menurut lapangan usaha
Pengembangan da'wah dan penera
Pengembangan da'wah dan penerangan Islam
Per-undang2an tjukai
Per-undang2an tjukai
Program for increasing product
Program for increasing production of food and forest products for the year 1967
Undang-undang MPS-MPO
Undang-undang MPS-MPO
Undang-undang pers
Undang-undang pers
Undang² hukum ketentaraan
Undang² hukum ketentaraan
Himpunan keputusan, instruksi
Himpunan keputusan, instruksi Presidium Kabinet Ampera R.I. sepanjang ada hubungannya dengan tugas kewajiban Menteri Dalam Negeri dan peraturan, keputusan, instruksi Menteri Dalam Negeri, tahun 1966
Himpunan penetapan-penetapan P
Himpunan penetapan-penetapan Presiden Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lainnja untuk pedoman penjelesaian dalam bidang justisionil peristiwa "Gerakan 30 September."
Melaksanakan Undang-Undang Das
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setjara murni
Tentang dan sekitar Undang-Und
Tentang dan sekitar Undang-Undang Dasar 1945
Himpunan peraturan-peraturan p
Himpunan peraturan-peraturan perburuhan
Himpunan peraturan² landreform
Himpunan peraturan² landreform
Himpunan peraturan2 tentang pe
Himpunan peraturan2 tentang perbendaharaan dan administrasi keuangan Negara tahun 1964
Kitab undang-undang hukum pida
Kitab undang-undang hukum pidana tentara (K.U.H.P.T.) serta komentar-komentarnja lengkap pasal demi pasal
Pendjelasan dan petundjuk prak
Pendjelasan dan petundjuk praktis pengampunan padjak
Penuntun 1965 bagi para madjik
Penuntun 1965 bagi para madjikan pengusaha untuk pemotongan padjak pendapatan aias gadji, upah, honorarium dsb
Penuntun 1965 bagi para madjik
Penuntun 1965 bagi para madjikan/pengusaha untuk pemotongan padjak pendapatan atas gadji, upah, honorarium dan sebagainja
Surat-surat perdjandjian antar
Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan² V.O.C.
Undang-undang no. 3 tahun 1965
Undang-undang no. 3 tahun 1965 tentang lalu-lintas dan angkutan ...
Neo-colonialism, a threat to w
Neo-colonialism, a threat to world peace
Pemberantasan subversi, korups
Pemberantasan subversi, korupsi dan penertiban sewa menjewa rumah
Peraturan baru tentang perumah
Peraturan baru tentang perumahan dan sewa-menjewa
The provisional constitution o
The provisional constitution of the Republic of Indonesia
Dekon (Deklarasi Ekonomi) dan
Dekon (Deklarasi Ekonomi) dan 14 peraturan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi
Dekrit Presiden, Undang-undang
Dekrit Presiden, Undang-undang Dasar 1945, Piagam Djakarta
Himpunan pedoman pentjatatan n
Himpunan pedoman pentjatatan nikah thalak dan rudjuk
Komite Nasional Ganefo, Djakar
Komite Nasional Ganefo, Djakarta, 1963
Kitab himpunan perundang-undan
Kitab himpunan perundang-undangan negara Republik Indonesia, diusahakan (disusun dan diterdjemahkan)
Peraturan Pemerintah no. 200 t
Peraturan Pemerintah no. 200 tahun 1961 tentang peraturan tentang gadji pegawai negeri sipil Republik Indonesia
Perundang-undangan agraria Ind
Perundang-undangan agraria Indonesia
Foreign service personnel
Foreign service personnel
Kumpulan peraturan² Gabungan p
Kumpulan peraturan² Gabungan perusahaan sedjenis Departemen Perindustrian Rakjat
Lampiran tentang dan sekitar u
Lampiran tentang dan sekitar undang-un-dang dasar 1945
National overall development p
National overall development plan, 1961-1969
Pelaksanaan landreform Republi
Pelaksanaan landreform Republik Indonesia
Penuntun perizinan perusahaan
Penuntun perizinan perusahaan industri dan perusahaan perdagangan beserta undang-undang penjaluran perusahaan 1934 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannja, oleh Chairul Anwar
Peraturan Pemerintah no. 224 t
Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Penjataan Penguasaan oleh Pemerintah atas Bagian-Bagian Tanah jang Merupakan Kelebihan dari Luas Maksimum
Pola kerdja sama Departemen Tr
Pola kerdja sama Departemen Transkopemada dengan departemen² lain
Undang-undang no. 18 tahun 196
Undang-undang no. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian
Undang-undang pokok agraria da
Undang-undang pokok agraria dan landreform R.I.
Apakah Sensus itu
Apakah Sensus itu
Bea meterai dagang, petundjuk
Bea meterai dagang, petundjuk bagi para pedagang efek dan hasil bumi
Kitab himpunan perundang-undan
Kitab himpunan perundang-undangan negara Republik Indonesia
Kitab undang² hukum pidana, de
Kitab undang² hukum pidana, dengan pendjelasan
Kitab2 undang2, undang2 dan pe
Kitab2 undang2, undang2 dan peraturan2 serta undang2 dasar 1945 Republik Indonesia
P.M.D. Pembangunan masjarakat
P.M.D. Pembangunan masjarakat desa
Pembentukan Bank Koperasi, Tan
Pembentukan Bank Koperasi, Tani dan Nelajan dan peleburan Bank Tani Nelajan P.T. serta Bank Rakjat Indonesia
Peraturan pemerintah pengganti
Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang no. 10 tahun 1960
Peraturan permerintah penggant
Peraturan permerintah pengganti Undang-undang no. 10 tahun 1960
Political manifesto, Republic
Political manifesto, Republic of Indonesia of 17th August 1959
Tindakan pemerintah dibidang m
Tindakan pemerintah dibidang moneter 25 Agustus 1960
Undang-Undang Darurat no. 3 th
Undang-Undang Darurat no. 3 th. 1959 Tentang Pengeluaran Pindjaman Obligasi Berhadiah th. 1959
Undang-undang No. 5 tahun 1960
Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
Constitution of the Republic o
Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and the Djakarta charter
Decree of the President of the
Decree of the President of the Republic of Indonesia/Supreme commander of the armed forces on the return to the constitution of 1945
Kembali kepada Undang-undang D
Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945
Master plan of operations for
Master plan of operations for strengthening of national health services in Indonesia
Menjongsong kembalinja Undang-
Menjongsong kembalinja Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan demokrasi terpimpin
Peraturan-peraturan presiden r
Peraturan-peraturan presiden republik Indonesia no. 1 dan 2 tahun 1959
Report to the government of In
Report to the government of Indonesia on a productivity demonstration mission
Report to the Government of In
Report to the Government of Indonesia on the vocational training of the disabled
Undang-Undang dan peraturan-pe
Undang-Undang dan peraturan-peraturan lalu-lintas djalan
Kitab undang2 hukum disiplin t
Kitab undang2 hukum disiplin tentara (K.U.H.D.T.) serta komentar-komentarnja lengkap pasal demi pasal, oleh Marjoto
Kitab undang² hukum perdata
Kitab undang² hukum perdata
The Treaty of peace and the Re
The Treaty of peace and the Reparations agreement concluded between Indonesia and Japan
Dasar² Tata Usaha Pemerintah D
Dasar² Tata Usaha Pemerintah Dalam Negeri R. I.
Dewan nasional
Dewan nasional
Exchange of notes and memorand
Exchange of notes and memorandum of understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Indonesia relating to arrangements for the export of cotton yarn and/or textiles from the United Kingdom to Indonesia and the acceptance in the United Kingdom of raw cotton, together with an exchange of notes and memorandum of understanding between the Government of Hong Kong and the Government of Indonesia on the same subject, Djakarta, July
Ketetapan dan petundjuk bagi P
Ketetapan dan petundjuk bagi Panitia Negara Penampungan Korban Kekatjauan (P.N.P.K.K.).
Organisasi penjelenggara pemba
Organisasi penjelenggara pembangunan masjarakat desa
Memori pendjelasan mengenai Un
Memori pendjelasan mengenai Undang-undang pemilihan daerah (Undang-undang no. 19 th. 1956)
Peraturan Pemerintah no. 29 Ta
Peraturan Pemerintah no. 29 Tahun 1956
Undang-undang Madjelis Ilmu Pe
Undang-undang Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Kitab undang-undang hukum pida
Kitab undang-undang hukum pidana
Kitab undang-undang hukum pida
Kitab undang-undang hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara republik Indonesia (menurut Stbld. 1934 no. 167 dan 168 jang dirobah dengan Undang-undang republik Indonesia 1947
Petundjuk tentang masaalah per
Petundjuk tentang masaalah perburuhan
Swapradja, sekarang dan dihari
Swapradja, sekarang dan dihari kemudian
Undang2 pertahanan 1954
Undang2 pertahanan 1954
Dasar² hukum padjak dan padjak
Dasar² hukum padjak dan padjak peralihan (overgangsbelasting)
Indonesia. Laws, statutes, etc
Indonesia. Laws, statutes, etc. Codes, Criminal
Kitab peladjaran
Kitab peladjaran
Kitab undang² hukum pidana Ind
Kitab undang² hukum pidana Indonesia
Kitab2 undang2, undang2 dan pe
Kitab2 undang2, undang2 dan peraturan2 serta Undang2 Dasar sementara Republik Indonesia
Peraturan pemerintah No. 9/195
Peraturan pemerintah No. 9/1954
Perundang-undangan Indonesia-m
Perundang-undangan Indonesia-merdeka
Petundjuk tata-negara dan tata
Petundjuk tata-negara dan tata-hukum Indonesia ...
Tiga undang² dasar
Tiga undang² dasar
Yin ni min shih têng chi tʾiao
Yin ni min shih têng chi tʾiao li
Aturan bea meterai 1921 (Dilen
Aturan bea meterai 1921 (Dilengkapi sampai 1 djuli 1953) teks dan keterangan disusun
For the election of members of
For the election of members of the Constituent Assembly
For the election of members of
For the election of members of the Constitutent Assembly and of the House of Representatives
Kitab undang-undang hukum pida
Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia ...
Undang-undang pemilihan umum
Undang-undang pemilihan umum
Economic cooperation with Indo
Economic cooperation with Indonesia
Kebajoran
Kebajoran
Kitab Undang-Undang Hukum Pida
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) untuk Indonesia
Pedoman pendjabat kantor2 agam
Pedoman pendjabat kantor2 agama
Text of Indonesia's interim re
Text of Indonesia's interim reparations agreement with Japan ...
Padjak peredaran didalam prakt
Padjak peredaran didalam prakteknja
Undang-undang penjelesaian per
Undang-undang penjelesaian perselisihan perburuhan
Dari proklamasi ke proklamasi
Dari proklamasi ke proklamasi 17 Agustus 1945-17 Agustus 1950
Penjelasan persengketaan Irian
Penjelasan persengketaan Irian-Barat
Reglemen bumiputera jang dibar
Reglemen bumiputera jang dibarui .
Undang-undang dasar sementara
Undang-undang dasar sementara republik Indonesia ...
Political manifesto of the gov
Political manifesto of the government of the Republic of Indonesia
Facts about the Republic of In
Facts about the Republic of Indonesia
Wetten en verordeningen betref
Wetten en verordeningen betreffende het staatsrecht van Nederlandsch-Indië
Himpunan peraturan-peraturan d
Himpunan peraturan-peraturan dinas kepolisian negara, oleh M. Karjadi
Kumpulan ketentuan-ketentuan d
Kumpulan ketentuan-ketentuan dan pengumuman-pengumuman BANAS
Toelichting der regelen omtren
Toelichting der regelen omtrent de verhuring van
Nieuwe regeling van den privaa
Nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen, ontworpen op last der Regeering van Nederlandsch-Indië
Rancangan anggaran pendapatan
Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara