Books by Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum

Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di bekas Swapraja Miomaffo, Insana, dan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara, daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di daerah bekas Kawedanan Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di daerah bekas Kawedanan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di daerah bekas Kewedanaan Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Jetis, Dapur, Temenggungan, Sukorejo, dan Sidoarjo, Kecamatan Kota Lamongan, Kabupaten Lamongan, daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Kemiren dan Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Kersikan dan Desa Banyeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Manduro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Margomulyo, Margorejo, Hargoretno, Tengger, Sidonganti, Padasan Gaji, Kedungrejo, Wolutengah, Karanglo, Sumberarum, Gemulung, Temayang, Kasiman Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Medalem, Sendang, Jatisari, Kaligede, Leran, Wonglu Kulon, Wonglu Wetan, Banyuurip, Wonosari, Sidoharjo, Rayung, Katesban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Naru, Nae, dan Sangia, Kecamatan Sape, daerah hukum Pengadilan Negeri Raba/Bima, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Desa Gondangkulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Pakal, Kecamatan Tandes, daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Pandansari dan Sumber, Kecamatan Sumber, daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Pronojiwo, Sidomulyo, Sumberurip, Supit Urang, dan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Sapikarep, Pakel, Ngadisari, Jetak, dan Wonotoro, Kecamatan Sukapura, daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Songo, Sumberbanjar, Sukorame Kulon, Bangle, Wedoro, dan Blubuk, Kecamatan Blubuk, Kabupaten Lamongan, daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Tologokotes, Krendetan, Kalirejo, Sokoagung, dan Kemanukan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Tremas, Kecamatan Rejosari, Kabupaten Pacitan, daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kabupaten/Kota Madya Surabaya, daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Dati II Tabalong, daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Yoka, suku Hebeibulu, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka, Nusa Tenggara Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Meumere, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kampung Ifar Kecil dan Kampung Ifar Besar, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Sungguminasa, daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Balocci, Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan, daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Dempet, Demak, Wonosalam, Bonang, Sayung, Guntur, dan Karang Tengah, Kabupaten Dati II Demak, daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Ilir Timur II, Kota Madya Palembang, daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Jaya Lam No, Kabupaten Aceh Barat, daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Kauditan, daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan, daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Lahewa, Nias bagian Utara, Kabupaten Nias, daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Marisa, Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan/Samuda, Kabupaten Kotawaringin, daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Pengadilan Tinggi Medan
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Irian Jaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Pakuniran, Kawedanan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Pantar dan perwakilan Kecamatan Pantar, Kecamatan Alor Barat Laut, Alor Selatan bagian Utara dan perwakilan, Kecamatan Alor Barat, Kecamatan Alor Selatan bagian Selatan, Alor Barat Daya, Alor Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Polong Bangkeng Utara, Mangarabombang, Galesong Utara, Galesong Selatan, Mappakasungguh, Kabupaten Takalar, daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Popayato, Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Porong, Tanggulangin, Krembung, Jabon, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias, daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Madya Palembang, daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Irian Jaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Tanete Riattang, Kajuara, dan Lebureng, Kabupaten Bone, daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Koordinator Pemerintah Kota (Kopeta) Ruteng dan Kecamatan Cibal, daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Koordinator Pemerintahan Kota (Kopeta) Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Kota Madya Tingkat II Sabang, daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Langsa, Kabupaten Aceh Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Lhok Sukon, Kabupaten Aceh Utara, daerah hukum Pengadilan Negeri Lhok Sukon, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di lingkungan masyarakat Banjar, Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Sungai Pandan, Babirik, Paringin, dan masyarakat Dayak, Kecamatan Awayan dan Halong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Pulau Rote, Kabupaten Kupang, daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang di Baa, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat di Sigli, Kabupaten Pidie, daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata adat suku Rollo, di Desa Skow, Kecamatan Abepura, daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di daerah bekas Kawedanan Idi, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Banda Aceh, daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di daerah bekas Kewedanaan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di daerah Benteng, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di daerah Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Daerah Tingkat II Lombok Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Desa Duduk Sampeyan dan Desa Samirlapan, Kecamatan Duduk, Kabupaten Gresik, daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kabupaten Sumba Timur bagi suku Sumba Timur daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kabupaten Sumbawa, daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya, daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Camba, Mandai, Bantimurung, dan Maros-Baru, Kabupaten Daerah Tk. II Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya, daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Krejengan, Kawedanan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Pasimarannu di Bonerate, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Selayar (Pulau Jampea), daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Sungai Kepayang, Kabupaten Asahan, daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di kecamatan-kecamatan Limboto, Suwawa, Tapa, Kabila, Kabupaten Gorontalo, daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado
1989
Masalah-masalah hukum perdata
Masalah-masalah hukum perdata di Kepulauan Kei, daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon
1989
Dokumentasi situasi wilayah hu
Dokumentasi situasi wilayah hukum pengadilan tinggi dan daerah hukum pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Jayapura dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1985
Dokumentasi situasi wilayah hu
Dokumentasi situasi wilayah hukum pengadilan tinggi dan daerah hukum pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Medan dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1985
Dokumentasi situasi wilayah hu
Dokumentasi situasi wilayah hukum pengadilan tinggi dan daerah hukum pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Semarang dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1985
Pengadilan Tinggi Aceh dan pen
Pengadilan Tinggi Aceh dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1985
Pengadilan Tinggi Ambon dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
Pengadilan Tinggi Ambon dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1985
Visualisasi pembinaan badan pe
Visualisasi pembinaan badan peradilan umum
1985
Pengadilan Tinggi Ujung Pandan
Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1984
Pengadilan Tinggi Bengkulu dan
Pengadilan Tinggi Bengkulu dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1983
Pengadilan Tinggi Jambi dan pe
Pengadilan Tinggi Jambi dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1983
Pengadilan Tinggi Kendari dan
Pengadilan Tinggi Kendari dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1983
Pengadilan Tinggi Mataram dan
Pengadilan Tinggi Mataram dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1983
Pengadilan Tinggi Palu dan pen
Pengadilan Tinggi Palu dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1983
Pengadilan Tinggi Pekanbaru da
Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1983
Pengadilan Tinggi Samarinda da
Pengadilan Tinggi Samarinda dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1983
Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1982
Pengadilan Tinggi Tanjung Kara
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1982
Buku pedoman pengelolaan dan p
Buku pedoman pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi barang-barang inventaris milik negara/kekayaan negara
1981
Himpunan keputusan rapat kerja
Himpunan keputusan rapat kerja, 1976 s/d 1981
1981
Pengadilan Tinggi Pontianak da
Pengadilan Tinggi Pontianak dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1981
Pengadilan Tinggi Manado dan p
Pengadilan Tinggi Manado dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1980
Pengadilan Tinggi Medan dan pe
Pengadilan Tinggi Medan dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1980
Pengadilan Tinggi Surabaya dan
Pengadilan Tinggi Surabaya dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1980
Perkembangan pengadilan tinggi
Perkembangan pengadilan tinggi/pengadilan negeri sejak tahun 1951 s/d tahun 1979 (disusun per wilayah pengadilan tinggi)
1980
Pengadilan Tinggi Bandung dan
Pengadilan Tinggi Bandung dan pengadilan negeri delam wilayah hukumnya
1978
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
1978
Pola tentang tata kerja pengad
Pola tentang tata kerja pengadilan
1978
Dokumentasi pengadilan tinggi
Dokumentasi pengadilan tinggi seluruh Indonesia
1977