A. Tambunan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.) beserta penjelasan, latar belakang dan proses pembentukannya Cet. 1.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1975 tentang perubahan Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan pemusyawaratan/perwakilan rakyat, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975 tentang perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan Dewan perwakilan rakyat daerah